PDIP akan Umumkan 75 Pasangan Calon di Pilkada 2020 Menjelang HUT RI

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan segera mengumumkan 75 pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah untuk Pilkada 2020.

    Namun Hasto enggan merinci detail daerah mana saja yang akan diumumkan. "Untuk yang selanjutnya akan kami umumkan 75 pasangan calon sekaligus," kata Hasto seusai pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum, Selasa, 4 Agustus 2020.

    Hasto mengisyaratkan pengumuman akan disampaikan berdekatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-75 pada 17 Agustus mendatang. "Sekaligus membangun spirit patriotisme nasionalisme dalam rangka kemerdekaan Indonesia," ujar Hasto.

    PDIP sudah mengumumkan 50 pasangan calon kepala daerah pada 19 Februari, kemudian 45 pasangan calon pada 17 Juli lalu. Jika ditambah 75 daerah lagi, artinya masih ada 100 pasangan calon lagi yang belum diumumkan.

    Hasto berujar politik memerlukan kalkulasi matang. Maka dari itu, calon kepala daerah yang diusung tak bisa asal diumumkan. Meski demikian Hasto berujar partai akan melakukan pendaftaran serentak pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum di wilayah masing-masing pada Jumat, 4 September 2020.

    "Setelah Jumatan dan yang menyesuaikan waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat kami akan melakukan pendaftaran serentak," ucap dia.

    Hasto mengakui pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini memiliki tantangan tersendiri. Namun ia  yakin daya adaptasi masyarakat Indonesia luar biasa sehingga bisa menjaga protokol kesehatan. Jika pilkada ditunda, kata Hasto, justru akan ada risiko-risiko politik. Salah satunya adalah akan banyak pelaksana tugas kepala daerah.

    Plt kepala daerah dinilai akan kurang leluasa dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pandemi. "Plt tidak punya suatu kewenangan politik untuk mengambil kebijakan yang strategis," kata Hasto Kristiyanto.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kenali Penyebab dan Cara Mencegah Upaya Bunuh Diri

    Bunuh diri tak mengenal gender. Perempuan lebih banyak melakukan upaya bunuh diri. Tapi, lebih banyak laki-laki yang tewas dibanding perempuan.