Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 2 Alasan Mahasiswa Unnes Laporkan Nadiem ke Komnas HAM

Reporter

Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)
Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau Unnes melaporkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ke Komisi Nasional atau Komnas HAM.

“Mahasiswa menilai telah terjadi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarimm,” ujar Franscollyn, Mahasiswa Unnes melalui keterangan tertulis, Senin 3 Agustus 2020.

Dalam aduannya, Mahasiswa Unnes ini menilai Nadiem tidak tanggap terhadap kondisi perekonomian saat pandemi. Menurut pelapor, hal ini nampak dari kampus yang tetap meminta pembayaran kuliah penuh kendati pembelajaran dilakukan secara virtual.

Fransollyn mengatakan di tengah perkuliahan daring seharusnya kampus bisa mengurangi biasa fasilitas seperti wi-fi dan air. Masalahnya, kata dia, biaya ini masih ada sehingga mahasiswa harus tetap membayar penuh uang kuliah

Selain itu, Mendikbud juga diduga melakukan tindak pembiaran terhadap perilaku represif yang acap kali dilakukan oleh pihak kampus kepada mahasiswa. Hal ini nampak dari telah dilayangkannya beberapa surat drop out dan skorsing oleh kampus kepada mahasiswa yang menuntut keringanan biaya kuliah di masa pandemi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ada beberapa contoh; mahasiswa Unnes mendapat surat panggilan sidang etik karena melakukan demonstrasi menuntut keringanan biaya kuliah," katanya. Selain itu, ada cerita di kampus lain mahasiswa mendapat peringatan keras karena menuntut transparansi dan keringanan biaya kuliah.

Franscollyn mengungkapkan aduan ke Komnas HAM adalah tindak lanjut dari gerakan mahasiswa yang sebelumnya telah mengajukan permohonan hak uji materi Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang pembiayaan kuliah di masa pandemi ke Mahkamah Agung pada Selasa, 22 Juli 2020.

RAFI ABIYYU

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Unnes Beri Anugerah Konservasi untuk Menteri ESDM, Mahasiswa Tiup Peluit Beri Kartu Merah

6 jam lalu

Protes mahasiswa saat pemberian anugerah konservasi oleh Universitas Negeri Semarang kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pada Kamis, 8 Juni 2023. Istimewa
Unnes Beri Anugerah Konservasi untuk Menteri ESDM, Mahasiswa Tiup Peluit Beri Kartu Merah

Mahasiswa unjuk rasa di acara penganugerahan yang bertepatan dengan Dies Natalis ke-58 Unnes.


Teliti Kandidat Antivirus, Mahasiswa Unesa Diundang Nadiem ke Jakarta

2 hari lalu

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melakukan riset 'Potensi dan Bioaktivitas Ekstrak Senyawa Mimi Mintuna (Horseshoe Crab) Lokal Indonesia sebagai Kandidat Antivirus Covid-19'. Foto : Unesa
Teliti Kandidat Antivirus, Mahasiswa Unesa Diundang Nadiem ke Jakarta

Penelitian mahasiswa Unesa itu meraih medali emas serta perunggu di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dan Program Kreativitas Mahasiswa pada 2021.


Sederet Temuan Komnas HAM di Kasus TPPO NTT: Modus Baru hingga Bekingan Aparat

5 hari lalu

Calon Anggota Komnas HAM 2022-2027 Anis Hidayah saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 30 September 2022. Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 14 calon anggota Komnas HAM perioder 2022-2027. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sederet Temuan Komnas HAM di Kasus TPPO NTT: Modus Baru hingga Bekingan Aparat

Kasus TPPO di NTT sudah dalam keadaan darurat.


Komnas HAM Duga Kasus Perdagangan Orang Dibekingi Aparat Pemerintah

5 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Komnas HAM Duga Kasus Perdagangan Orang Dibekingi Aparat Pemerintah

Anis meyakini hal tersebut sebab pengiriman korban perdagangan orang ke luar negeri selalu melibatkan modus manipulasi paspor dan KTP.


Komnas HAM Beberkan Modus Baru Perdagangan Orang di NTT

5 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Komnas HAM Beberkan Modus Baru Perdagangan Orang di NTT

Komnas HAM menemukan bahwa modus perdagangan orang tersebut baru berkembangan 5 tahun belakangan.


Komisioner Komnas HAM Anggap NTT Darurat Kasus Perdagangan Orang

5 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Komisioner Komnas HAM Anggap NTT Darurat Kasus Perdagangan Orang

"Permasalahan perdagangan orang di Provinsi NTT tidak terlepas dari tingkat kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat," kata Anis.


Komnas HAM Soroti Rencana Perombakan Satgas TPPO

6 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menaiki bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Komnas HAM Soroti Rencana Perombakan Satgas TPPO

Komnas HAM menyatakan pergantian Kepala Satgas TPPO tak akan menjamin penanganan lebih baik.


Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

6 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

Anggota Komnas HAM harus menyamar untuk melihat secara langsung praktik perdagangan orang di Batam.


Gerindra Angkat Mantan Anggota Komnas HAM Jadi Juru Bicara

9 hari lalu

Ketua Komisionir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Ahmad Taufan Damanik didampingi Anggota Komsioner,  Beka Ulung Hapsara (kiri),  Amirudin  (kanan) dan Munafrizal Manan (kedua kiri)saat memberikan keterangan kepada media tentang peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja di Kabupaten Nduga di Kantor Komnasham Jakarta, 5 Desember 2018. Tempo/Amston Probel
Gerindra Angkat Mantan Anggota Komnas HAM Jadi Juru Bicara

Bappilu Partai Gerindra mengangkat mantan anggota Komnas HAM Munafrizal sebagai juru bicara bidang HAM dan konstitusi.


Belasan Perguruan Tinggi Ditutup, Ini Beberapa Kasus Pemalsuan Ijazah

10 hari lalu

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. dikti.kemdikbud.go.id
Belasan Perguruan Tinggi Ditutup, Ini Beberapa Kasus Pemalsuan Ijazah

Kemendikbud cabut izin operasional belasan perguruan tinggi, salah satunya karena jual beli ijazah. Ini beberapa kasus soal pemalsuan ijazah.