Terima Maaf Nadiem, NU Belum Putuskan Gabung Program Organisasi Penggerak

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Transparan dan Akuntabel, Kemendikbud Umumkan Proses dan Hasil Evaluasi Proposal Program Organisasi Penggerak.

    Transparan dan Akuntabel, Kemendikbud Umumkan Proses dan Hasil Evaluasi Proposal Program Organisasi Penggerak.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Nahdlatul Ulama Ma'arif PBNU, Arifin Junaidi, mengatakan lembaganya belum tentu ikut kembali Program Organisasi Penggerak. Meski begitu, ia menerima permintaan maaf dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

    "Untuk mengevaluasi dan meninjau kembali penerima POP butuh waktu. Apakah cukup waktu yang tersisa sampai akhir tahun untuk melaksanakan program tersebut?" kata Arifin pada Rabu, 29 Juli 2020.

    Sebelumnya, Arifin menilai, dari awal Program Organisasi Penggerak sudah janggal. Pasalnya, dia mengatakan Kementerian Pendidikan meminta NU mengirimkan proposal 2 hari sebelum program tersebut ditutup.

    "Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-syarat menyusul. Tanggal 5 Maret lewat website mereka dinyatakan proposal kami ditolak," ujar Arifin dalam keterangannya.

    Nadiem telah meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia pun meminta Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia kembali bergabung dengan POP.

    Ia menyebut ketiga organisasi itu merupakan mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.

    "Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul," ucap Nadiem lewat rekaman video yang diunggah pada Senin, 28 Juli 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.