TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, menjelaskan banyak risiko yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membubarkan 18 lembaga negara. Menurut dia, pembubaran itu bisa membawa dampak politik yang panjang.
“Jadi, jangan dilihat pembubaran lembaga ini juga gampang. Enggak gampang. Kalau kita orang politik, sebenarnya orang yang berani membubarkan lembaga negara itu termasuk rojo nekat. Karena implikasi politiknya panjang dan bisa besar,” ujarnya dalam seminar daring Urgensi Pembubaran 18 Lembaga Negara, Selasa, 28 Juli 2020.
Jokowi membubarkan 18 lembaga negara atau lembaga non-struktural melalui Perpres yang pada 20 Juli 2020. Jokowi mengatakan, pembubaran lembaga negara itu diperlukan untuk membuat birokrasi menjadi lebih ramping dan fleksibel, sehingga negara bisa lebih cepat dalam menanggapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia.
Mengacu pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kata Karding, pembubaran Depertemen Sosial dan Departemen Penerangan yang dilakukan Gus Dur membawa implikasi politik yang panjang. Khususnya karena banyak kalangan elit lembaga yang dibubarkan tidak terima dengan kebijakan tersebut.
“Jadi, jangan kira Pak Jokowi tidak mendapatkan risiko. Pasti punya risiko. Teman-teman yang mau dibubarkan itu, dendamnya ampun-ampun itu. Karena ini menyangkut urusan perut,” ujar Karding.
Oleh karena itu, kendati mendukung pembubaran tersebut, Karding meminta agar pemerintah memberikan jaminan agar para pegawai lembaga yang dibubarkan tidak kehilangan pendapatan.
Selain itu, ia meminta agar sumber daya manusia yang ahli dan berintegritas dari lembaga negara tersebut tidak diabaikan, dan bisa memanfaatkannya untuk kepentingan negara.
ACHMAD HAMUDI ASSEGAF
