Urgensi RUU Perlindungan PRT yang Diduga Terganjal 2 Fraksi DPR

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Bangkit Menggugat berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Ahad, 22 Desember 2019. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Meski sudah 16 tahun diperjuangkan, Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih terganjal di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Ketua Panitia Kerja RUU Perlindungan PRT Willy Aditya, ada kelompok di Dewan yang merasa ketakutan akan formalisasi PRT lewat terbitnya aturan ini.

“Kalau yang saya dengar, ketakutan dalam kondisi seperti ini adalah akan ada formalisasi PRT,” kata Willy, Rabu lalu, 22 Juli 2020.

RUU Perlindungan PRT sebetulnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat pleno Baleg 1 Juli lalu. Namun, Badan Musyawarah DPR tak meloloskan RUU ini dibawa untuk disahkan ke rapat paripurna 16 Juli lalu, yang juga penutupan masa sidang.

Sejumlah pihak menduga terganjalnya RUU Perlindungan PRT ini lantaran penolakan dua fraksi besar di DPR. Willy pun tak menampik adanya dua fraksi besar yang belum setuju. "NasDem berkomunikasi dengan banyak partai, skornya 7-2 sejauh ini," ujar politikus NasDem ini.

Sejumlah sumber yang dihubungi Tempo menyebut dua fraksi besar yang menolak RUU Perlindungan PRT adalah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam pandangan minifraksi saat pleno Baleg 1 Juli lalu, dua partai tersebut memang tak menyampaikan persetujuan.

Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan anggota Baleg Vita Ervina menyatakan sikap menunda pembahasan tentang RUU Perlindungan PRT untuk pendalaman lebih lanjut. Salah satu alasannya, RUU ini perlu diharmonisasi dengan UU Ketenagakerjaan agar realisasinya di masyarakat tidak sulit.

"Fraksi PDI Perjuangan merasa perlu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap substansi RUU tentang perlindungan PRT," kata Vita Ervina ketika itu. Sejumlah anggota Baleg dari Fraksi PDIP yang dihubungi Tempo belum bersedia berkomentar lagi terkait hal ini.

Adapun pandangan minifraksi Golkar ketika itu dibacakan Haeny Relawati. Setidaknya ada lima catatan yang disampaikan Golkar. Salah satunya, Golkar menganggap perlindungan mestinya diberikan kepada siapa pun yang menjadi korban. Di sisi lain, Golkar menilai kekerasan justru bisa berasal dari pihak PRT itu sendiri.

"Perlindungan menurut ketentuan umum dalam rancangan ini hanya diberikan kepada PRT," kata Haeny ketika itu. Ketua Kelompok Fraksi Golkar di Baleg DPR, Nurul Arifin, tak merespons pertanyaan Tempo ihwal RUU Perlindungan PRT ini.






Soal Banyaknya Dukungan ke Gibran Maju Pilgub DKI Jakarta, Golkar Solo: Apa Boleh Buat

2 jam lalu

Soal Banyaknya Dukungan ke Gibran Maju Pilgub DKI Jakarta, Golkar Solo: Apa Boleh Buat

Terhadap dukungan kepada Gibran untuk maju ke DK Jakarta, Bandung pun memberikan tanggapan.


Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak Utuh

18 jam lalu

Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak Utuh

Ketua Banggar DPR Said Abdullah merespons kritik yang disampaikan Keyua Umum Partai Demokrat AHY soal rasio utang negara.


Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

19 jam lalu

Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

19 jam lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

19 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja


Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

1 hari lalu

Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

Gibran menyebut ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan keputusan Kaesang untuk terjun ke dunia politik


Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

1 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Mantan Politikus PSI Rian Ernest Disebut Bakal Gabung ke Golkar

1 hari lalu

Mantan Politikus PSI Rian Ernest Disebut Bakal Gabung ke Golkar

Rian Ernest mengatakan ingin mengembangkan diri lagi di dunia politik. Berharap pilihannya berdampak baik untuk masyarakat.


Gibran Ungkap Reaksi Keluarga soal Kaesang Tertarik Masuk Politik: Shock

1 hari lalu

Gibran Ungkap Reaksi Keluarga soal Kaesang Tertarik Masuk Politik: Shock

Wali Kota Solo,Gibran Rakabuming Raka mengungkap reaksi keluarga termasuk Jokowi soal pernyataan Kaesang yang tertarik masuk dunia politik


Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

1 hari lalu

Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Hasto menyebut periodisasi masa jabatan kepala desa beberapa kali mengalami perubahan.