DPR Incar RUU Perlindungan Data Pribadi Sah Pada 2021

Reporter

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan keterangan usai melakukan pertemuan terkait RUU Perlindungan Data Pribadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menyatakan parlemen menargetkan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi bisa disahkan pada awal 2021.

“Insya Allah tahun 2021 Indonesia sudah punya undang-undangnya,” kata Abdul dalam diskusi daring Menanti Ketegasan Komitmen, Menjaga Keamanan Data Pribadi, Selasa, 21 Juli 2020.

Abdul menilai ada beberapa faktor yang menjadi bukti urgensi agar RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan, seperti tidak adanya kedaulatan di bidang siber, digital, data dan objek sejenisnya. Ia juga mencatut pidato presiden tentang ancaman siber dan nilai data yang berharga, serta persoalan server e-KTP yang berada di luar negeri sehingga berisiko keamanannya.

Selain itu, ia menilai bahwa UU ITE yang sudah ada hanya mengatur dan melaksanakan perlindungan data pribadi secara parsial, sementara di sisi lain dibutuhkan dasar hukum yang lebih spesifik. Ia juga mencontohkan beberapa negara ASEAN lainnya yang sudah memiliki regulasi perlindungan data seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Tercatat sejumlah 126 negara di dunia sejauh ini sudah memiliki peraturan serupa.

Abdul menekankan bahwa DPR sangat serius dalam membahas RUU PDP. Menurut dia, Komisi I sudah menggelar lima kali Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai pihak untuk mencari masukan dan bukti data yang bisa dijadikan landasan. 

Perihal nasib RUU PDP di Badan Legislasi, ia mengatakan, tidak ikut didepak dari daftar Prolegnas di awal Juli kemarin. Hal itu menjadi bukti keseriusan DPR dalam menggarap RUU PDP.

“Kalau menurut tata perundang-undangan dan proses rancangan, sekarang sudah tidak akan bisa dibuang. Kecuali pemerintah menarik keputusannya membahas dengan kita,” kata politikus PKB ini.

WINTANG WARASTRI






YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

7 jam lalu

YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

10 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

11 jam lalu

Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

RUU Pemasyarakatan sebelumnya batal disahkan pada 2019, karena masifnya penolakan dari masyarakat.


Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

12 jam lalu

Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP dianggap tak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu.


Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

12 jam lalu

Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

Dalam draf final RKUHP yang dikirim pemerintah ke DPR memuat pasal soal kumpul kebo dan perzinahan. Kumpul kebo dihukum 6 bulan.


RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

13 jam lalu

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

Pemerintah dan DPR membuka peluang membahas ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbatas menyangkut 14 isu krusial.


DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

16 jam lalu

DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

DPR RI berencana mengesahkan RUU Pemasyarakatan sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

16 jam lalu

Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

Usai kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT, Muhadjir mengatakan menyisir terhadap izin-izin kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera


Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

16 jam lalu

Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI