Alasan Eks Pimpinan KPK Sebut Tim Pemburu Koruptor Tak Efektif

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengatakan kunci memburu buronan koruptor adalah dengan operasi senyap dan tidak boleh diketahui orang lain. Karena itu, ia menilai rencana pembentukan tim pemburu koruptor oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak berjalan baik.

    "Ini belum bekerja saja sudah ribut di Indonesia. Ini salah," kata Laode dalam diskusi virtual 'Menakar Efektivitas Rencana Pembentukan Tim Pemburu Koruptor', Kamis, 16 Juli 2020.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya mengatakan akan menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk memburu buron kasus korupsi Cessie Bank Bali Joko Tjandra. Mahfud menyebut akan mengurus payung hukum untuk menghidupkan tim yang pertama kali dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Namun setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, ia menyatakan akan mempertimbangkan kembali pembentukan tim tersebut.

    Laode mengatakan metode memburu koruptor yang efektif adalah dengan mengedepankan kerja sama antarlembaga atau agency to agency. Koordinasinya pun harus secara diam-diam.

    Beberapa kasus yang berhasil terungkap lewat kerja sama antarlembaga dan operasi yang senyap adalah penangkapan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin; eks direktur utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar; kasus megakorupsi e-KTP; dan kasus suap proyek TEL Pertamina atau 'kasus Innospec'. Dalam kasus-kasus ini, KPK bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, CPIB Singapura, Serious Fraud Office Inggris, NCIB India, dan lainnya.

    "Kalau sudah ribut bikin tim ini, tim itu, saya pastikan enggak akan terjadi karena orang yang lari sudah tahu," kata Laode.

    Ketimbang membentuk tim pemburu koruptor, Laode menyarankan pemerintah Indonesia memperluas perjanjian ekstradisi, khususnya ke negara-negara prioritas seperti Singapura. Selain itu, Laode mendesak agar pemerintah dan DPR segera merampungkan RUU Perampasan Aset. "Ini akan jadi senjata Indonesia sehingga semua hasil kejahatan bisa kita rampas," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.