Muchdi Pr Ketum Berkarya Versi Munaslub, Geser Tommy Soeharto

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (tengah kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto dalam pertemuan di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019.  TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (tengah kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto dalam pertemuan di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya menunjuk Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Pr menjadi ketua umum menggeser Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Keputusan ini diambil dalam Munaslub Berkarya yang digelar pada Sabtu, 11 Juli 2020 secara langsung dan virtual.

    "Ketua Umum terpilih Mayjen TNI (Purn) Muchdi Pr dan Sekjend (Sekretaris Jenderal) terpilih Badaruddin Andi Picunang," kata Badaruddin dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 Juli 2020.

    Total ada enam poin lain dari hasil Munaslub Partai Berkarya. Pertama, nama dan logo partai berubah kembali menjadi Partai Beringin Karya yang disingkat Berkarya, sesuai akta pendirian pada 5 Mei 2016.

    Berikutnya, warna dasar bendera berubah dari kuning menjadi putih. Poin ketiga adalah penetapan Muchdi dan Badaruddin sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal.

    Muchdi dan Badaruddin sekaligus menjadi ketua dan sekretaris dalam tim formatur yang terdiri dari lima orang. Tim ini akan menyusun pengurus DPP Partai Beringin Karya periode 2020-2025.

    Keempat, Berkarya mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019 yang sah. Kelima, Berkarya meminta negara agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2, Soeharto.

    "Yang telah berjasa dengan wacana trilogi pembangunannya dengan jaminan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan di segala bidang," kata Badaruddin.

    Keenam, Badaruddin melanjutkan, Munaslub menganulir beberapa kebijakan pimpinan partai sebelumnya terkait SK pengurus di semua tingkatan yang dianggap cacat hukum dan rekomendasi Pilkada 2020 tanpa prosedural.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.