Istana Tanggapi Putusan MA soal Gugatan Rachmawati

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menerima Ketua KPU Arief Budiman bersama Anggota KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 11 November 2019. Kedatangan Ketua KPU untuk melaporkan hasil penyelenggaraan Pileg & Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat menerima Ketua KPU Arief Budiman bersama Anggota KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 11 November 2019. Kedatangan Ketua KPU untuk melaporkan hasil penyelenggaraan Pileg & Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Istana menanggapi putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri terhadap Peraturan Komisi pemilihan Umum. Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan bahwa putusan tersebut tidak mempengaruhi apapun.

    "Putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin karena perolehan suara yang diperoleh pasangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945," ujar Dini dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu, 8 Juli 2020.

    Uji materi dilakukan pada Pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

    Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Adapun Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berbunyi; pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

    “Berdasarkan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilpres 2019 KPU yang sudah ditandatangani jelas bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh 55,50 persen suara dari total jumlah suara dalam pemilu dan menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi,” ujar Dini.

    Pasal yang dibatalkan oleh MA adalah Pasal 3 ayat (7) PKPU No 5 Tahun 2019 karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal hanya terdapat dua paslon, maka KPU dapat menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Syarat minimum perolehan suara di setiap provinsi menjadi hilang dalam pasal ini.

    Mekanisme penetapan berdasarkan Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019 itu, ujar Dini, tidak digunakan dalam penentuan pemenang Pilpres 2019 lalu. Pasangan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai paslon terpilih karena mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari total jumlah suara dalam pemilu dan menang di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dengan suara lebih dari 20 persen di setiap provinsi.

    “Dengan demikian, putusan MA yang membatalkan Pasal 3 ayat (7) PKPU No 5 Tahun 2019 ini tidak memiliki dampak apapun terhadap kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujar Dini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Klaim Hadi Pranoto Soal Obat Covid-19 Dipatahkan Sejumlah Pakar

    Hadi Pranoto jadi perbincangan warganet setelah ia mengkalaim menemukan obat Covid-19 ketika diwawancarai musisi Anji. Sejumlah pakar meragukan Hadi.