Mahfud Md: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sedang Disiapkan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota gabungan Polri dan TNI saat melakukan simulasi pengamanan Asian Games 2018 di lapangan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 31 Juli 2018. Pengamanan Asian Games akan dimulai pada awal Agustus dengan konsentrasi operasi terhadap terorisme, kejahatan jalanan, dan arus lalu lintas. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah anggota gabungan Polri dan TNI saat melakukan simulasi pengamanan Asian Games 2018 di lapangan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 31 Juli 2018. Pengamanan Asian Games akan dimulai pada awal Agustus dengan konsentrasi operasi terhadap terorisme, kejahatan jalanan, dan arus lalu lintas. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah masih membahas draf Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Menurutnya, hal itu adalah amanat undang-undang yang bahwa TNI dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme.

    "Karena itu amanat undang-undang kita sekarang mengolahnya agar menjadi proporsional. Karena dulu memang pikirannya terorisme itu adalah lebih ditekankan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana itu artinya hukum maka namanya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Juli 2020.

    Namun, kata Mahfud, tindak pidana saja tidak cukup karena ada hal-hal di mana TNI harus terlibat di dalam skala, jenis kesulitan, situasi, dan dalam objek tertentu.

    "Itu sekarang sedang disiapkan. Kami harus membuat itu, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa selesai,” kata dia.

    Ia mengatakan pemerintah masih terus mengkaji hal tersebut. Ia pun mengatakan hal ini akan diselesaikan secepatnya. "Tinggal penyerasian beberapa hal agar semua berjalan baik," ujar Mahfud.

    Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal 43 I ayat 1, disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada ayat 3, disebutkan bahwa ketentuan soal pelibatan TNI ini diatur dalam Perpres.

    Sejak tahun lalu, rencana pembuatan Perpres ini telah mendapat tentangan. Pelibatan TNI tetap dianggap tak relevan dengan Undang-Undang TNI dan berbahaya bagi penegakkan hukum dan HAM di Indonesia.

    Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga yang fokus pada isu hak asasi manusia menilai aturan itu memberikan mandat yang luas dan berlebihan kepada TNI. Terlebih pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.