Parlemen Setujui Kemenag Tagih Dana Haji Rp 7 M ke BPKH

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak terkait pembatalan haji tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak terkait pembatalan haji tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Agama DPR menyetujui jumlah tagihan dana haji sebesar Rp 7,19 miliar yang diajukan Kementerian Agama kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    “Komisi VIII menyetujui penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk anggaran operasional BPIH 2020 yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 7,19 miliar,” kata Ketua Komisi Agama DPR Yandri Susanto dalam kesimpulan rapat kerja, Selasa, 7 Juli 2020.

    Yandri menjabarkan tagihan Rp 7,19 miliar itu untuk beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Seperti penyelenggaraan ibadah haji reguler Rp 6,6 miliar yang diperuntukkan pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah haji reguler dan cetak buku manasik haji.

    Kemudian untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar Rp 574,5 juta. Dana haji itu untuk pengadaan dan pengiriman identitas jemaah haji khusus dan cetak buku manasik haji.

    Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya mengatakan belum menerima dana haji dari BPKH untuk anggaran operasional yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

    Meski keberangkatan jemaah haji tahun ini dibatalkan, Fachrul menjelaskan ada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan tersebut dianggarkan untuk operasional haji yang bersumber dari BPIH yang dikelola BPKH.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.