TEMPO.CO, Jakarta - AD, 51 tahun, Kepala Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kepulauan Bangka Belitung, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. AD diduga telah menghalangi operasi penindakan dan penyidikan tambang timah ilegal di daerah tersebut.
"AD dan puluhan orang lainnya mendesak petugas untuk tidak membawa keluar tiga alat berat excavator dari areal pertambangan," kata Kepala Seksi 3 Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera di Palembang Harianto dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.
Harianto mengatakan perkara ini bermula saat dilakukan Operasi Jaga Bumi Balai Gakkum Sumatera. Saat itu petugas menangkap Heris Sunandar, pelaku tambang ilegal dalam Kawasan Hutan Produksi Mapur.
Saat petugas ingin menyita tiga excavator, AD dan puluhan warga mendesak petugas untuk tidak membawa barang bukti tersebut. Harianto menyebut sampai ada intimidasi terhadap supir yang akan mengangkut excavator.
Walhasil, AD dan tiga orang warga ditetapkan sebagai tersangka. Harianto menyebut penyidik KLHK menjerat AD dengan Pasal 102 ayat 1 junco Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan aturan ini, AD terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
Adapun tersangka tambang ilegal pertama, Heris Sunandar sudah dikenai pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp 1,5 miliar. Seorang pemodal yaitu H alias AN, 47 pun juga dijerat dan mendapat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 miliar.
FAJAR PEBRIANTO
