Politikus PDIP: Hikmah RUU HIP, Dulu Khilafah Sekarang Pancasila

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Aliansi Nasional Anti Komunis membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Massa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya terkait penolakan terhadap perubahan Pancasila dan paham komunisme di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Massa Aliansi Nasional Anti Komunis membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Massa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya terkait penolakan terhadap perubahan Pancasila dan paham komunisme di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Zuhairi Misrawi menyebut ada berkah dibalik perdebatan soal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Berkah yang dimaksud, kata Zuhairi, kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai pro-negara teokrasi, kini berubah menjadi pendukung Pancasila.

    "Kami merasa bangga dan bersyukur, bahwa pada akhirnya mereka yang selama ini selalu menggaungkan khilafah dan negara pro-teokrasi justru semakin lantang menjadi 'juru bicara Pancasila' di ruang publik," kata Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini lewat keterangan tertulis, Ahad, 5 Juli 2020.

    RUU HIP memang sedang menjadi sorotan. Ada kelompok yang berpendapat aturan ini bakal menghidupkan lagi komunisme. Hari ini, Ahad, 5 Juni 2020, beberapa kelompok bahkan menggelar apel siaga bertajuk ganyang komunisme.

    Zuhairi mengatakan melihat aksi itu dari sisi lain, yakni soal perubahan ide yang mendukung teokrasi kini malah mempromosikan Pancasila.

    "Hal ini merupakan berkah Tuhan pada negeri ini, sehingga tugas kita selanjutnya adalah membumikan Pancasila agar dapat mewarnai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara," kata pria yang akrab disapa Gus Mis ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.