Mabes Polri Ajukan Tambahan Rp 31 M, Untuk Pengamanan PON-MotoGP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Kepolisian mengikuti Apel Gelar Pasukan PAM Malam Tahun Baru 2020 di kawasan Monas, Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019. Polda Metro Jaya dan jajaran tim pengamanan lainnya mengerahkan kurang lebih 10 ribu personel untuk mengamankan pesta pergantian tahun di Jakarta dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Anggota Kepolisian mengikuti Apel Gelar Pasukan PAM Malam Tahun Baru 2020 di kawasan Monas, Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019. Polda Metro Jaya dan jajaran tim pengamanan lainnya mengerahkan kurang lebih 10 ribu personel untuk mengamankan pesta pergantian tahun di Jakarta dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

    Dalam rapat tersebut, ketiga lembaga mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2021. Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan lembaganya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 31,1 miliar (Rp 31.130.285.006) dengan pagu indikatif Rp 100,5 miliar (Rp 100.500.151.565).

    "Pimpinan, setelah dilakukan analisis terhadap pagu indikatif Polri tahun 2021, pagu indikatif itu belum mencukupi kebutuhan di lingkungan Polri. Maka Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 31.130.285.006," kata Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 24 Juni 2020.

    Gatot mengatakan, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk belanja barang dan modal. Belanja barang seperti, pemenuhan lidik sidik, pemenuhan Satgaswil Densus 88 AT, Kaporlap, Pengamanan PON, Pertemuan Polwan Sedunia, Pengamanan Moto GP hingga Piala Dunia U-20.

    Selain Polri, Kemenkumham juga mengusulkan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 3,1 miliar (Rp3.110.921.686) dengan pagu indikatif tahun 2021 Rp 15,3 miliar (Rp 15.316.228.353).

    Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, tambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan penambahan satuan kerja yang dilakukan zona integritas.

    Kemudian, kebutuhan peningkatan kapasitas teknik petugas pemasyarakatan, pemenuhan sarana dan prasarana satuan tugas, hingga renovasi gedung pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum karena kondisi yang dinilai tidak layak.

    Kejaksaan Agung juga meminta tambahan  anggaran tahun 2021 sebesar Rp 2,5 miliar dengan pagu indikatif tahun 2021 Rp 6,9 miliar (Rp 6.957.742.486).

    Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono mengatakan tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program dukungan manajemen seperti peningkatan sarana dan prasana aparatur Kejaksaan RI, kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum dan lain-lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.