INFO NASIONAL — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, berupaya sekuat tenaga agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mencapai 100 persen.
Dalam data termutakhir Kementerian Desa, sebanyak 73.692 desa telah menerima BLT dana desa. Angka ini setara dengan 98 persen dari total desa yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat. Terjadi kenaikan cukup signifikan, mengingat pekan lalu masih tercatat 90 persen, atau sekitar 65 ribu desa.
Baca Juga:
“Pasti akan mencapai 100 persen. Hal itu dikarenakan desa yang memang tidak menyalurkan BLT Desa karena warga desanya tidak membutuhkan, tidak masuk dalam hitungan,” kata Abdul Halim seusai melakukan telekonferensi bersama awak media, Senin, 22 Juni 2020.
Ia menjelaskan, bersama seluruh jajaran di kementeriannya bekerja sekuat tenaga melakukan pengumpulan dan verifikasi data agar penyaluran BLT Dana Desa tepat sasaran.
“Kemendes setiap hari mengumpulkan data penerima BLT Dana Desa, by name by address (sesuai nama dan alamat) dari data itu dilakukan verifikasi secara sampling,” ujar Abdul Halim.
Baca Juga:
Namun, ia meminta masyarakat beserta insan pers tetap melakukan pengawalan dan pengawasan sehingga BLT Dana Desa dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat pedesaan yang telah terdata.
Kementerian Desa juga terus berupaya menyelesaikan sejumlah halangan yang mengakibatkan penyaluran BLT Dana Desa terhambat. Beberapa hari silam, Abdul Halim menyebutkan beberapa faktor penyebabnya, antara lain pergantian kepala desa, beberapa desa yang belum melengkapi laporan pertanggungjawaban tahun 2019, kesulitan geografis, dan bencana alam.
Khusus masalah geografis, Kementerian Desa mencoba menyederhanakan tahap penyaluran. Artinya, penyaluran BLT selama tiga bulan akan dilakukan dalam satu kali kesempatan, sehingga tidak membutuhkan beberapa kali pencairan BLT dana desa oleh masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
Untuk diketahui, BLT Dana Desa merupakan satu langkah strategis pemerintah merespons pandemi Covid-19. Terdapat tiga hal penting yang dilaksanakan, yakni Penanganan Kesehatan Warga sebesar Rp 3,03 triliun untuk 64.291 desa, Jaring Pengaman Warga Miskin dengan anggaran Rp 4,31 triliun untuk 68.103 desa atau 7,18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta Kebangkitan Ekonomi Desa yang diguyur dana sebanyak Rp 1,49 triliun untuk 479.423 tenaga kerja.
Tercatat, desa yang telah menetapkan calon KPM BLT Dana Desa melalui musyawarah desa (Musdes) khusus sebanyak 73.199 desa (99 persen dari 73.692 desa di Indonesia). Sedangkan desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa berjumlah 68.103 desa (91 persen dari 73.692 desa).
Keluarga penerima KPM BLT Dana Desa antara lain meliputi 1.938.959 perempuan kepala keluarga (PEKKA), serta 278.084 KPM yang anggota keluarganya menderita penyakit kronis dan menahun.
Dilihat dari sisi mata pencarian kepala keluarga KPM, petani dan buruh tani sebanyak 88 persen atau 6,297.025, nelayan dan buruh nelayan 4 persen, buruh pabrik 2 persen, guru 1 persen, dan pedagang dan UMKM mencapai 5 persen. (*)
