Legenda Polisi Hoegeng Iman Santoso Diusulkan Jadi Pahlawan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hoegeng dan Mobil Bekas Hasil Sumbangan Anak Buah

    Hoegeng dan Mobil Bekas Hasil Sumbangan Anak Buah

    TEMPO.CO, Semarang- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Hoegeng Iman Santoso menjadi pahlawan nasional. Selain Hoegeng, Ganjar juga mengusul dua tokoh lain yaitu Dokter Kariadi dan Soegarda Poerbakawatja.

    Usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara melalui surat. Dalam surat disebutkan, usulan gelar pahlawan itu berasal dari Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan. "Suratnya sudah saya kirim ke pusat," kata dia pada Jumat, 19 Juni 2020.

    Menurut dia, ketiga tokoh itu telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pahlawan nasional berdasarkan kajian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Jawa Tengah. "Itu detil, ada usulan dari masyarakat, ada data yang dilampirkan," ujarnya. "Tugas kami memverifikasi saja, apakah semuanya betul dan tidak ada yang terlanggar."

    Ganjar menyebut, Hoegeng merupakan polisi beritegritas. Hal itu tercemin dalam sikapnya yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hoegeng telah diabadikan menjadi nama sejumlah tempat seperti rumah sakit di Sulawesi Barat, jalan di Jawa Barat, dan stadion di Pekalongan.

    Adapun Soegarda telah berjasa dalam dunia pendidikan. Kini museum di Purbalingga menggunakan nama dia. Kemudian Kariadi yang namanya diabadikan di rumah sakit terbesar di Jawa Tengah dinilai berjasa dalam bidang kesehatan dan berperan dalam pertempuran lima hari di Semarang.

    Usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan pemberian gelar pahlawan untuk tiga tokoh tersebut ada di tangan lembaga itu. "Kami hanya meneruskan saja," sebut dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.