TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mengkaji kemungkinan penerapan sistem e-voting dalam Pilkada 2020. Sistem ini diharapkan bisa mengantisipasi kerumunan di tengah pandemi Covid-19, ketika pemungutan suara nanti.
"Saya usul, para ahli teknologi menggelar webinar untuk membahas apakah kita sudah bisa dan berani menggunakan e-voting," ujar Ganjar dalam sebuah acara diskusi daring, Kamis, 11 Juni 2020.
Menurut Ganjar, sistem e-voting ini hanya butuh kepercayaan dari masyarakat. Sedangkan tugas penyelenggara pemilu, memastikan alat yang memadai agar tidak terjadi hacking democracy.
"Opsi-opsi ini bisa dikaji. Misalnya untuk daerah yang infrastrukturnya sudah memadai, bisa pakai e-voting. Daerah yang belum mampu, bisa pakai kertas dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Ganjar.
Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, sistem e-voting memang lebih efisien. Tapi untuk Pilkada 2020, kata Arief, KPU belum siap untuk e-voting. "Kami tidak mau berandai-andai. Kami tidak siap. Yang kami siapkan baru e-rekap," ujar Arief dalam acara itu.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)