Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Normal Baru, Pemerintah Siapkan Rp 2,36 triliun untuk Pesantren

Reporter

image-gnews
Ilustrasi salat tarawih pertama di Pondok Pesantren Mahfilud Dluror Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember pada awal Ramadan 1440 Hijriah di 2019. Jemaah ponpes ini mulai melaksanakan salat tarawih pada Rabu malam, 22 April 2020, penetapan awal Ramadan berdasarkan keyakinan yang menggunakan acuan sistem khumasi berdasarkan kitab Nushatul Majaalis yang sudah dijalankan selama 194 tahun. ANTARA/Zumrotun Solichah
Ilustrasi salat tarawih pertama di Pondok Pesantren Mahfilud Dluror Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember pada awal Ramadan 1440 Hijriah di 2019. Jemaah ponpes ini mulai melaksanakan salat tarawih pada Rabu malam, 22 April 2020, penetapan awal Ramadan berdasarkan keyakinan yang menggunakan acuan sistem khumasi berdasarkan kitab Nushatul Majaalis yang sudah dijalankan selama 194 tahun. ANTARA/Zumrotun Solichah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menganggarkan dana Rp2,36 triliun untuk pesantren dan pendidikan keagamaan guna menunjang kegiatan pembelajaran saat pemberlakuan masa normal baru atau new normal. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kementerian Agama mengenai afirmasi itu.

"Kementerian Keuangan sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun," ujar Muhadjir lewat keterangan yang diterima Tempo pada Selasa, 9 Juni 2020. Ia meminta agar alokasi anggaran itu benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren.

Untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag. “Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan,” ujarnya.

Menteri juga mengusulkan agar komponen listrik masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren, di samping jenis bantuan sosial yang berasal dari Kemensos dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kemenag harus mempersiapkan peta 21 ribu pesantren dan akan diseleksi untuk diprioritaskan untuk dibantu oleh Kementerian PUPR. Bantuannya berupa tempat wudhu, MCK, dan tempat cuci tangan. “Tiga hal itu akan kita jadikan standar baku," ujar tokoh Muhammadiyah ini. Menteri PUPR juga siap untuk memberikan dukungan MCK, air bersih, dan sarana wudhu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemenag juga telah menyatakan akan segera menyiapkan data lebih dari 1,2 juta nama ustad disertai NIK dan alamatnya agar dapat dipadankan ke dalam daftar sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan.

Menurut mantan Mendikbud itu, afirmasi pendidikan agama yang lain akan dibahas lebih lanjut secara khusus. Kemendikbud diminta untuk dapat terlibat secara penuh untuk bertanggung jawab terhadap sekolah yang berbasis pesantren.

Pondok pesantren diminta agar berkoordinasi dengan puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di pesantren. “Juga memantau perkembangan Covid-19 yang digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pesantren,” ujar Muhadjir.

Soal kapan pondok pesantren akan dibuka, kata dia, diserahkan kepada Gugus Tugas Covid masing-masing daerah. "Oleh karenanya, pengasuh pondok pesantren perlu berkoordinasi dan dihitung secara cermat agar tidak muncul kluster baru dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

1 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

Para dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya memberikan bantuan hukum bagi para buruh korban PHK, yang seharusnya lebih layak dapat bansos.


DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

2 hari lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

Tim Pengawas DPR menemukan sejumlah kekurangan pada penyelenggaraan ibadah haji kali ini. Mereka akan membentuk pansus.


Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

2 hari lalu

Refleksi tampilan gawai saat warga saat melihat iklan judi online di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau online di Indonesia. ANTARA /Aprillio Akbar
Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapat Bansos. Satgas akan terus kejar bandar judi.


Pelaku Judi Online Diberi Bansos, Peneliti: Khawatir Dana Bantuan Dipakai untuk Judi Lagi

2 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pelaku Judi Online Diberi Bansos, Peneliti: Khawatir Dana Bantuan Dipakai untuk Judi Lagi

Pemberian bantuan sosial kepada pelaku judi online dan keluarga dianggap sebagai bentuk kemalasan pemerintah mengatasi judi online.


Ibadah Haji Ilegal Marak karena Campur Tangan Pegawai Kementerian Agama

3 hari lalu

Kementerian Agama tak kuasa membendung berhaji tanpa visa haji resmi yang terjadi setiap tahun.
Ibadah Haji Ilegal Marak karena Campur Tangan Pegawai Kementerian Agama

Berhaji tanpa visa haji resmi atau ibadah haji ilegal tetap marak terjadi setiap tahun. Diduga ada pegawai di Kementerian Agama yang ikut bermain.


Pemain Judi Online Dapat Bansos, Celios: Mereka Tidak Layak Disebut Korban

3 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pemain Judi Online Dapat Bansos, Celios: Mereka Tidak Layak Disebut Korban

Nailul Huda menegaskan pemain judi online tidak dapat disebut korban karena secara sadar melanggar aturan negara.


Timwas Akan Evaluasi Kementerian Agama soal Polemik Pergantian Kuota Haji Reguler ke ONH Plus

3 hari lalu

Kuota haji Indonesia
Timwas Akan Evaluasi Kementerian Agama soal Polemik Pergantian Kuota Haji Reguler ke ONH Plus

Timwas Haji DPR meminta penjelasan resmi dari Kemenag mengenai dasar hukum pengalihan kuota haji.


Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

3 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos.