Ma'ruf Amin: Protokol New Normal untuk Pesantren Dibahas Rabu

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama para staf hendak menuju Masjid Baiturrahman, Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, untuk salat Jumat, 25 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama para staf hendak menuju Masjid Baiturrahman, Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, untuk salat Jumat, 25 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan protokol kesehatan untuk new normal di pesantren segera dibahas pemerintah. Sebab, sejumlah pesantren sudah banyak yang meminta santrinya kembali masuk. “Mungkin Rabu besok (dibahas),” ujar Ma’ruf Amin saat pertemuan daring dengan wartawan, Senin, 8 Juni 2020.

    Pada prinsipnya, kata Ma’ruf, pemerintah ingin pesantren bisa kembali berkegiatan seperti biasa tetapi tak menjadi tempat pusat penularan baru Covid-19. “Karena itu, pemerintah akan membantu mempersiapkan pesantren, supaya sebelum santri masuk, pesantren disterilkan dulu. Santri-santri yang masuk pun dilakukan test PCR dulu dan menerapkan protokol kesehatan serta tidak boleh keluar dari pesantren,” ujar ulama sepuh ini.

    Menurut Ma’ruf, lebih mudah memantau santri-santri di pesantren ketimbang siswa-siswa di sekolah selama masa pandemi. “Di pesantren itu lebih aman dibandingkan sekolah. Kalau di sekolah itu kan siswa bolak-balik. Kalau di pesantren, mereka ibarat menjalani karantina di pondok. Tidak kemana-mana. Lebih mudah dikontrol,” ujar Ma’ruf.

    Bagi pesantren yang sudah terlebih dahulu menerima kembali santri tanpa menunggu keluarnya protokol kesehatan, pemerintah akan meminta gugus tugas di daerah memandu dan mengamankan pesantren. “Caranya nanti kita bicarakan seperti apa, agar mereka yang berada di pesantren dilakukan pemeriksaan intensif agar tak ada penularan Covid-19 di dalam,” ujar Ma’ruf.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.