Sandiaga Minta Pilkada Ditunda jika Tak Bisa Terapkan New Normal

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 Sandiaga Uno (kiri) saat menghadiri pelaksanan rapid test di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. ANTARA-HO Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19

    Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 Sandiaga Uno (kiri) saat menghadiri pelaksanan rapid test di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. ANTARA-HO Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19

    TEMPO.CO, Jakarta-Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno berpendapat Indonesia harus bisa beradaptasi dengan protokol Covid-19 di era new normal jika tetap ingin menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Jika new normal tak bisa diberlakukan, dia menilai gelaran kontestasi di 270 daerah itu sebaiknya ditunda.

    "Kalau masih belum bisa adaptasi dengan new normal, masih dengan model seperti dulu, kita jangan mengambil risiko, kita mungkin tunda," kata Sandiaga dalam diskusi virtual bersama wartawan, Senin, 8 Juni 2020.

    Sandiaga menilai tak ada urgensinya menggelar pilkada serentak pada 9 Desember di pandemi Covid-19. Sebab menurut dia, pilkada akan mengundang orang-orang untuk berinteraksi secara fisik, misalnya saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

    Selain itu, dia berpendapat pemerintah saat ini pun tengah kesulitan dana. Ia menilai dana yang ada semestinya dibagikan kepada rakyat. Merujuk sigi lembaga survei Indikator, Sandiaga menyebut masyarakat menginginkan bantuan langsung dan sembako. Kata dia, pemerintah seharusnya menganggarkan itu.

    Sigi Indikator yang dirilis kemarin, Ahad, 7 Mei 2020 mencatat, 36,3 responden menginginkan bantuan bahan kebutuhan pokok dan sebanyak 18,5 persen menginginkan bantuan uang tunai. Sandiaga juga menilai tak konklusif jika pergerakan ekonomi menjadi alasan menggelar pilkada. Menurut dia, ada plus minus terkait hal ini.

    Di satu sisi, ia menyebut alasan itu malah seakan memberikan persetujuan terhadap politik uang. Padahal, Sandiaga mengimbuhkan, pilkada seharusnya menjadi ajang pertarungan gagasan bagi para calon.

    "Kalau alasannya supaya ekonomi bergerak, itu artinya kita memberikan satu approval terhadap money politic. Menurut saya jangan lagi kita pakai cara-cara seperti itu," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.