Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sandiaga Minta Pilkada Ditunda jika Tak Bisa Terapkan New Normal

image-gnews
Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 Sandiaga Uno (kiri) saat menghadiri pelaksanan rapid test di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. ANTARA-HO Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19
Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 Sandiaga Uno (kiri) saat menghadiri pelaksanan rapid test di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. ANTARA-HO Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno berpendapat Indonesia harus bisa beradaptasi dengan protokol Covid-19 di era new normal jika tetap ingin menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Jika new normal tak bisa diberlakukan, dia menilai gelaran kontestasi di 270 daerah itu sebaiknya ditunda.

"Kalau masih belum bisa adaptasi dengan new normal, masih dengan model seperti dulu, kita jangan mengambil risiko, kita mungkin tunda," kata Sandiaga dalam diskusi virtual bersama wartawan, Senin, 8 Juni 2020.

Sandiaga menilai tak ada urgensinya menggelar pilkada serentak pada 9 Desember di pandemi Covid-19. Sebab menurut dia, pilkada akan mengundang orang-orang untuk berinteraksi secara fisik, misalnya saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Selain itu, dia berpendapat pemerintah saat ini pun tengah kesulitan dana. Ia menilai dana yang ada semestinya dibagikan kepada rakyat. Merujuk sigi lembaga survei Indikator, Sandiaga menyebut masyarakat menginginkan bantuan langsung dan sembako. Kata dia, pemerintah seharusnya menganggarkan itu.

Sigi Indikator yang dirilis kemarin, Ahad, 7 Mei 2020 mencatat, 36,3 responden menginginkan bantuan bahan kebutuhan pokok dan sebanyak 18,5 persen menginginkan bantuan uang tunai. Sandiaga juga menilai tak konklusif jika pergerakan ekonomi menjadi alasan menggelar pilkada. Menurut dia, ada plus minus terkait hal ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di satu sisi, ia menyebut alasan itu malah seakan memberikan persetujuan terhadap politik uang. Padahal, Sandiaga mengimbuhkan, pilkada seharusnya menjadi ajang pertarungan gagasan bagi para calon.

"Kalau alasannya supaya ekonomi bergerak, itu artinya kita memberikan satu approval terhadap money politic. Menurut saya jangan lagi kita pakai cara-cara seperti itu," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian

4 jam lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian

RUU DKJ telah disahkan DPR menjadi UU DKJ. Apa saja poin-poin penting dari Daerah Khusus Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN?


PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

2 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

PSI DKI Jakarta menjagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie sebagai calon gubernur DKI. Begini alasannya.


Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

3 hari lalu

Film Kiblat. Instagram
Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

Poster film Kiblat menuai kecaman, dianggap kampanye hitam umat Islam.


Saat Sandiaga Jogging Lewat Depan Rumah Prabowo: Sore Pak Prabowo!

4 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kanan) lari pagi sebelum mengikuti senam sehat dan bazar sembako murah di Desa Ciharalang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat 15 Desember 2023.  Dalam kampanyenya Sandiaga Uno mengajak kepada simpatisan dan relawan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta berjanji akan menstabilkan harga sembako dan membuka lapangan kerja. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Saat Sandiaga Jogging Lewat Depan Rumah Prabowo: Sore Pak Prabowo!

Politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno berteriak menyapa Prabowo Subianto ketika melintasi rumah Ketua Umum Partai Gerindra itu.


Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga Optimistis PPP Bisa Masuk Parlemen

5 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga Optimistis PPP Bisa Masuk Parlemen

Kata Sandiaga soal gugatan PPP ke MK.


Saat Bahlil Meledek Sandiaga soal PPP Tak Lolos Parlemen

7 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Saat Bahlil Meledek Sandiaga soal PPP Tak Lolos Parlemen

Bahlil Lahadalia menggoda Sandi soal niatnya membayar pajak yang tertahan sebab PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen.


Pesan Jokowi ke Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi yang Maju Pilkada Kota Bogor

9 hari lalu

Sekretaris Pribadi Iriana, Sendi Ferdiansyah, saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Foto: Istimewa
Pesan Jokowi ke Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi yang Maju Pilkada Kota Bogor

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi, Sendi Fardiansyah, mengaku mendapat pesan dari Jokowi soal rencananya untuk maju di Pilkada Kota Bogor.


Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Klaim Kantongi Restu Presiden Maju Pilkada Kota Bogor

9 hari lalu

Sekretaris Pribadi Iriana, Sendi Ferdiansyah, saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Foto: Istimewa
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Klaim Kantongi Restu Presiden Maju Pilkada Kota Bogor

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi, Sendi Fardiansyah, mengemukakan rencana untuk maju sebagai calon wali kota Bogor 2024.


Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

9 hari lalu

Petugas memperlihatkan kartu untuk mengoperasikan alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto
Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

Aplikasi pemilihan suara buatan BRIN, E-voting, dipakai selama lebih dari sedekade terakhir untuk mengikis potensi kecurangan pilkades.


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

10 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.