Haris Azhar: Teror ke Kelompok Kritis, Bukti Pemerintah Panik

Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menilai maraknya teror kepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah menandakan penguasa sedang gelisah.

"Pemerintah makin panik, terbukti makin gagal memimpin, makin menunjukkan pro pada gaya eksploitatif ekonomi," katanya saat dihubungi, Senin, 1 Juni 2020.

Terbaru teror menyerang komunitas mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM. Mereka bahkan sampai membatalkan diskusi yang berjudul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang sedianya berlangsung Jumat pekan lalu.

Peneliti HAM dan Perdamaian dari SETARA Institute, Selma Theofany, mengatakan serangan demi serangan itu merupakan upaya pembungkaman bagi mereka yang kritis terhadap pemerintah. Hal ini justru melukai proses demokrasi di Indonesia.

Menurut Selma, teror terjadi karena ada normalisasi ancaman kekerasan melalui teror di level negara maupun masyarakat. Di level negara, tindakan proaktif untuk menangani teror masih lemah sehingga negara tampak melakukan pembiaran.

"Pada kasus lain, negara juga tampak mempromosikan teror tersebut dengan menggunakan pasal karet untuk menghadirkan ketakutan terhadap pihak yang kritis sehingga mereka dibayangi oleh ancaman pidana," katanya lewat pesan singkat.

Pada level masyarakat, kata Selma, teror terjadi akibat polarisasi politik yang terbentuk. Pada kondisi ini masyarakat mudah terlibat ke dalam konflik.






Polisi Islandia Tangkap 4 Terduga Aksi Teror

11 hari lalu

Polisi Islandia Tangkap 4 Terduga Aksi Teror

Kasus penangkapan perihal teroris ini disebut sebagai yang pertama terjadi di pulau kecil Eropa utara ini.


Pemerintah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik Konversi, Apa Kata Wuling?

13 hari lalu

Pemerintah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik Konversi, Apa Kata Wuling?

Kemenhub menerbitkan regulasi baru yang mengatur tentang konversi mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik, apa kata Wuling?


Jangan Salah, Begini Cara Membedakan SPBU Milik Pemerintah dan Swasta

29 hari lalu

Jangan Salah, Begini Cara Membedakan SPBU Milik Pemerintah dan Swasta

Cara membedakan SPBU milik pemerintah dan swasta adalah dengan melihat kode angkanya.


Intimate Talk Most Radio: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

2 Agustus 2022

Intimate Talk Most Radio: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai bakal memicu klaster tahanan baru di penjara


Warga Diteror Usai Kritik Pemblokiran PSE, Johnny Plate: Teror Bagaimana, Kominfo yang Diteror

1 Agustus 2022

Warga Diteror Usai Kritik Pemblokiran PSE, Johnny Plate: Teror Bagaimana, Kominfo yang Diteror

Johnny Plate mengaku tak tahu soal teror yang dialami sejumlah pihak usai mengomentari pemblokiran aplikasi karena belum mendaftar PSE lingkup privat.


Wartawan Diintimidasi Setelah Menulis Dugaan Kekerasan Seksual di Barito Timur

17 Juli 2022

Wartawan Diintimidasi Setelah Menulis Dugaan Kekerasan Seksual di Barito Timur

Wartawan borneonews.co.id Agustinus Bole Malo diintimidasi tiga orang tak dikenal. Diduga berkaitan dengan berita kekerasan seksual yang ia tulis.


Buntut Kasus ACT, BNPT Siapkan 5 Langkah Putus Pendanaan Teror Berkedok Amal

8 Juli 2022

Buntut Kasus ACT, BNPT Siapkan 5 Langkah Putus Pendanaan Teror Berkedok Amal

BNPT akan mendorong dan memfasilitasi aparat hukum menyelidiki dan menyidik berbagai lembaga amal yang diduga terhubung dengan jaringan terorisme.


Bivitri Susanti: DPR Melanggar Konstitusi Bila Buru-buru Ketok Palu RKUHP

17 Juni 2022

Bivitri Susanti: DPR Melanggar Konstitusi Bila Buru-buru Ketok Palu RKUHP

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan pemerintah dan DPR melanggar konstitusi bila buru-buru mengesahkan RKUHP karena sifatnya RUU operan


PSHK Menilai RKUHP Tidak Bisa Langsung Disahkan

17 Juni 2022

PSHK Menilai RKUHP Tidak Bisa Langsung Disahkan

Menurut PSHK, RKUHP harus kembali dibahas pada Pembicaraan Tingkat I terhadap keseluruhan draf.


Pertimbangan Thailand Izinkan Ganja

9 Juni 2022

Pertimbangan Thailand Izinkan Ganja

Thailand dekriminalisasi ganja. Pemerintah Negeri Gajah punya beberapa alasan dalam menerapkan beberapa peraturan barunya.