Istana: Semua Kerja Keras Hadapi Covid-19, Tidak Ada Reshuffle

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kiri) Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (ketiga kanan), perwakilan dari Summarecon Mall Bekasi dan Walikota Bekasi Rahmat Effendy memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 26 Mei 2020. Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kiri) Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (ketiga kanan), perwakilan dari Summarecon Mall Bekasi dan Walikota Bekasi Rahmat Effendy memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 26 Mei 2020. Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. "Tidak ada, semua bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19," ujar Fadjroel lewat pesan singkat, Rabu malam, 27 Mei 2020.

    Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu melakukan reshuffle untuk mengembalikan kepercayaan publik yang merosot kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

    "Ibaratnya, Jokowi adalah manajer klub sepakbola yang ingin mengangkat perfoma klub-nya dengan mengganti beberapa pemain lama dengan pemain baru yang lebih segar," ujar Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi saat dihubungi Tempo pada Rabu malam, 27 Mei 2020.

    Survei teranyar dari Indo Barometer menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

    "Survei ini menemukan bahwa 53,8 persen responden menilai tidak puas," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam keterangan tertulis hari ini, Selasa, 26 Mei 2020.

    Beberapa alasannya adalah kebijakan Jokowi selama ini dianggap tidak konsisten, penanganan secara umum lambat, dan kebijakan presiden beserta pembantunya yang sering berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah juga menilai perombakan besar di kabinet perlu dilakukan. Terutama, pos-pos yang punya kedekatan dengan penanganan pandemi, seperti; bidang hukum, kesehatan, tenaga kerja, hingga ekonomi.

    "Reshuffle ini bisa berdampak kuat pada kepercayaan publik. Terlebih, jika yang tersasar reshuffle adalah menteri dari koalisi pemerintah," ujar Dedi saat dihubungi terpisah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.