Dewas KPK Telah Keluarkan 34 Izin Penyadapan Kasus Korupsi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Merah Putih, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

    Gedung Merah Putih, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewas KPK (Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi) telah mengeluarkan izin 34 penyadapan sejak 20 Desember 2019 hingga awal Mei 2020.

    Dewas juga sudah mengeluarkan izin untuk 15 penggeledahan serta 134 penyitaan.

    Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menerangkan sejak dilantik pada 20 Desember 2019 Dewas melakukan kegiatan dengan tiga poin besar.

    Tiga poin besar itu adalah penyiapan sarana dan pra sarana, melakukan kegiatan operasional, dan melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja Pimpinan KPK.

    "Dewas KPK juga menerima 92 surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK serta pegawai," ucapnya hari ini, 26 Mei 2020.

    Tumpak Hatorangan tak menyebutkan jumlah pengaduan yang sudah diproses dan sudah terbukti melanggar kode etik.

    Dewas KPK adalah organ baru di KPK hasil revisi Undang-Undang KPK. Dewas antara lain berwenang memberikan izin penyitaan, penggeledahan, hingga izin penyadapan.

    Tumpak berjanji Dewas KPK melakukan tugas secara transparan, profesional, dan akuntabel.

    “Supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi dan mengawal kerja KPK."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.