Epidemiolog Ragu Protokol Covid-19 di Kantor Bakal Dipatuhi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi fasilitas kantor (pixabay.com)

    Ilustrasi fasilitas kantor (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Pandu Riono meragukan protokol Covid-19 di kantor yang dibuat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bakal dipatuhi.

    Ia berpatokan pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

    “Sekarang aja enggak dipatuhi, apalagi nanti,” kata dia saat dihubungi Tempo hari in, Selasa, 26 Mei 2020.

    Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tersebut menganggap protokol Covid-19 di kantor yang dibuat Terawan kurang tegas karena tidak menyebutkan sanksi bagi pelanggarnya.

    “Seharusnya ada sanksi, bagi individu atau pengelola gedung yang dianggap melanggar protokol tersebut."

    Terawan telah meneken protokol Covid-19 di kantor untuk bersiap menghadapi kondisi new normal.

    Terawan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

    Kepmen Terawan tersebut itu salah satunya mengatur pembagian shift pekerja dan mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau pulang ke rumah, serta selama di tempat kerja.

    Menurut Pandu, kepatuhan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

    Bila protokol Covid-19 di kantor tak dipatuhi, ia khawatir kebijakan pemerintah membuka perkantoran di masa Covid-19 akan berujung bencana.

    “Bisa terjadi gelombang kedua atau ketiga, perkantoran juga bisa jadi akan menjadi klaster-klaster baru,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.