Hidup New Normal di Era Covid-19, Daerah Harus Punya Kriteria Ini

Reporter:
Editor:

Anton Aprianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah calon penumpang dengan mengenakan masker menunggu rangkaian KRL Commuterline di Stasiun KA Tanah Abang, Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. ANTARA

    Sejumlah calon penumpang dengan mengenakan masker menunggu rangkaian KRL Commuterline di Stasiun KA Tanah Abang, Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan ada sejumlah indikator bagi daerah yang ingin menjalankan hidup New Normal di tengah pandemi virus Covid-19. Indikator ini, menurut dia, mengacu pada ketentuan kriteria atau indikator World Health Organization atau WHO.

    Indikator pertama adalah angka reproduksi dasar atau Basic Reproductive Number (R0) sebuah penyakit. Syaratnya, R0 Covid-19 di sebuah negara harus berada di bawah angka 1. Sementara, saat ini rata-rata nasional R0 Indonesia diperkirakan berada di angka 2,5. Artinya, satu orang bisa menularkan penyakit ke 2-3 orang.

    “Nah, ini tugas kita bersama menurunkan R0 menjadi di bawah 1 agar bisa hidup New Normal. Pemerintah butuh partisipasi publik menekan angka ini,” ujar Suharso via telekonferensi, Rabu, 20 Mei 2020.

    Indikator kedua, sistem kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan kemampuan dan kapasitas sistem kesehatan dalam merespon pelayanan Covid-19. Fasilitas kesehatan yang tersedia bagi pasien Covid-19 minimal 60 persen dari total fasilitas kesehatan yang ada. “Misalnya, rumah sakit punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 persen untuk pasien Covid-19. Jumlah pasien juga harus di bawah 60,” ujar Suharso.

    Indikator ketiga adalah surveilans, yakni proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus untuk dapat mengambil tindakan. Dalam hal ini, pemerintah akan terus mengukur potensi penyebaran dengan melakukan tes masif. 

    “Saat ini uji spesimen kita masih termasuk yang terendah di dunia. Tes yang kita lakukan baru 743/1 juta penduduk. Kita harapkan bulan depan bisa 1.838/1 juta penduduk,” ujar Suharso.

    Tiga indikator inilah, kata Suharso, yang bisa menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak melakukan pelonggaran PSSB menuju hidup New Normal. “WHO mensyaratkan R0-nya tadi setidaknya berada di bawah angka 1 dalam waktu 14 hari terakhir, maka dia siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB,” ujar Suharso.

    Pemerintah saat ini tengah menyiapkan protokol masyarakat produktif dan aman Covid-19. Protokol ini dibuat untuk penyesuaian pembatasan sosial menuju hidup New Normal berdamai dengan Covid-19. “Jadi, protokol ini masih dalam tahap perumusan,” ujar Suharso. Protokol ini nantinya akan diberlakukan untuk daerah-daerah yang dinilai sudah bisa menerapkan hidup new normal berdamai dengan Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.