Pusako Sebut Korupsi di Tengah Bencana Selalu Direncanakan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengantre penyaluran bansos tunai Kemensos, di Kantor Pos Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat, Jumat, 15 Mei 2020. Sebagian besar warga  tidak mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dengan mengantre tanpa jaga jarak. ANTARA

    Warga mengantre penyaluran bansos tunai Kemensos, di Kantor Pos Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat, Jumat, 15 Mei 2020. Sebagian besar warga tidak mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dengan mengantre tanpa jaga jarak. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan korupsi di tengah bencana adalah korupsi yang direncanakan.

    “Tidak ada orang korupsi di tengah bencana sekadar untuk mencari kesempatan. Rata-rata selalu direncanakan,” kaat Feri dalam telekonferensi, Senin, 18 Mei 2020.

    Feri mengatakan, korupsi di tengah bencana lebih mudah dilakukan. Sebab, uang di depan mata, jumlahnya banyak, dan tidak banyak orang memperhatikan. Di sisi lain, korupsi di tengah bencana bisa terjadi karena pemerintah lemah.

    Menurut Feri, tidak ada aturan khusus mencegah korupsi saat bencana. Akibatnya, terlihat bahwa bantuan untuk korban bencana tidak tepat sasaran.

    Selain itu, korupsi di tengah bencana juga timbul karena rendahnya transparansi. Meski demikian, Feri menilai masih ada alternatif yang dapat diambil untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, yaitu melalui media sosial. “Publik bisa menampilkan bagaimana kebijakan dieksekusi negara,” katanya.

    Seperti diketahui, pemerintah mengucurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Bantuan-bantuan mendapat sorotan karena rawan korupsi. Di antaranya ada kepala daerah yang menempeli paket bantuan itu dengan stiker berwajah dirinya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.