TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta masyarakat menjalani hidup new normal dan berdamai dengan Covid-19, tidak berdasar. Pemerintah dinilai mengeluarkan wacana-wacana tanpa melihat data.
“Wacana pelonggaran PSBB dan berdamai dengan Covid-19 tanpa dibekali data dan bukti yang kuat. Kurva epideminya mana? Apakah kita sudah punya? ” ujar salah satu inisiator, Irma Hidayana dalam diskusi online, Ahad, 17 Mei 2020.
Menurut data yang dikumpulkan Lapor Covid-19 dari 24 provinsi, tren jumlah kasus Covid-19 menunjukan kenaikan. Baik angka Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, kasus positif, maupun data pasien yang meninggal. Data ini berbeda dengan klaim-klaim pemerintah yang menyebut bahwa kasus Covid-19 cenderung melandai.
Untuk itu, Irma menilai, PSBB seharusnya belum bisa dilonggarkan. “Keputusan transisi menuju ‘new normal’ dengan membuka kembali aktivitas ekonomi harus didasari pada indikator yang terukur dengan data-data yang bisa dipercaya secara ilmiah dan transparan,” ujar dia.
Dua hari lalu, Presiden Jokowi mengatakan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan Covid-19 agar tetap produktif. Alasannya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan meski kurva kasus positif Covid-19 menurun, virus Corona tidak akan hilang.
"Sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Sekali lagi yang penting masyarakat produktif dan aman dari Covid," kata Jokowi dalam pernyataan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.
Jokowi menampik jika hidup berdampingan dengan Covid-19 sama dengan menyerah melawan penyakit itu. Perlawanan terhadap Covid-19 tetap berlangsung dengan mengedepankan protokol kesehatan. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan masyarakat berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal.
"Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal," tuturnya
