MK Tentukan Nasib Uji Materi Perpu Covid-19 Hari Ini

Reporter:
Editor:

Anton Aprianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi Aswanto (tengah) didampingi anggota Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (kiri), dan Wahiduddin Adams (kanan) memimpin sidang Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 28 April 2020. Sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan tersebut membahas tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan terhadap UUD 1945. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Ketua Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi Aswanto (tengah) didampingi anggota Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (kiri), dan Wahiduddin Adams (kanan) memimpin sidang Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 28 April 2020. Sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan tersebut membahas tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan terhadap UUD 1945. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim guna membahas nasib uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 (perpu Covid-19). Selasa, 12 Mei 2020 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui perpu tersebut menjadi undang-undang.

    Pada sidang lanjutan uji materi perpu Covid-19 di Mahkamah Konstitusi, Kamis 14 Mei 2020, kuasa hukum pemohon, Zaenal Arifin Hoesein, meminta majelis hakim konstitusi mempertegas bagaimana nasib permohonan tersebut. "Kami mohon penegasan, kalau ini dilanjutkan, karena beberapa saksi ahli yang disiapkan menanyakan kapan sidangnya? tentang perkara ini sudah tahu semua pada tanggal 12 kemarin perpu itu diterima di DPR," kata Zaenal.

    Zaenal menanyakan apakah sidang ini dapat dilanjutkan karena perpu masih berlaku. Menurut dia, perpu Covid-19 yang disahkan DPR menjadi undang-Undangnya belum berlaku. "Apakah sebelum undang-undang itu diundangkan perpu masih secara formal berlaku atau bagaimana pendapat Mahakamah? sehingga persiapan kami tidak sia-sia," tuturnya.

    Dalam persidangan itu, Ketua Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang menangani gugatan ini, Aswanto, yang menanggapi pertanyaan kuasa hukum pemohon. Menurut Aswanto, dia akan segera melaporkan hal tersebut ke Rapat Permusyawaratan Hakim.  Hari ini, kata dia,  para hakim konstitusi akan mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut.

    "Baik nanti kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, karena panel tidak diberi kewenangan untuk memutuskan kita lanjut atau tidak lanjut. itu kewenangan Rapat Permusyawaratan Hakim," kata dia.

    Sebelumnya, DPR telah mengesahkan perpu ini menjadi Undang-Undang dalam rapat pada Selasa, 12 Mei 2020. Pada Pasal 2 perpu Covid-19, pemerintah menentukan batas defisit anggaran di atas 3 persen terhadap UU APBN sampai tahun 2022, tanpa mengatur batas maksimal.

    Uji Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 (Perpu Covid-19) yang diajukan oleh Amien Rais, Sirajuddin Syamsuddin, Sri Edi Swasono, dan kawan-kawan akan digelar pukul 10.00 WIB nanti di Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil Perpu Covid-19 lainnya yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.