Ombudsman Kritik Data Bansos Pusat dan Daerah yang Tak Selaras

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunjukkan paket sembako dari Presiden Jokowi yang disalurkan Kementerian Sosial di Kelurahan Pakansari, Cibinong , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan paket sembako untuk 70.224 kepala keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor yang tersebar di 7 kecamatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Warga menunjukkan paket sembako dari Presiden Jokowi yang disalurkan Kementerian Sosial di Kelurahan Pakansari, Cibinong , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan paket sembako untuk 70.224 kepala keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor yang tersebar di 7 kecamatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Alamsyah Saragih, menyayangkan adanya kekusutan data milik pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentang penerima bantuan sosial atau bansos. Efek dari data yang tumpang tindih itu diketahui berujung pada tidak meratanya bantuan sosial di tengah pandemi wabah Covid-19.

    "Data tidak akan kusut jika sejak awal pemerintah sudah sepakat siapa yang menanggung warga DKI dan pendatang," ujar Alamsyah melalui konferensi pers daring pada Rabu, 12 Mei 2020.

    Alamsyah pun menyarankan agar bantuan disederhanakan dengan hanya satu bentuk. Saat ini, bantuan sosial tersedia dalam bentuk sembako, bantuan langsung tunai (BLT), hingga kartu prakerja. "Sementara negara lain memberikan transfer yang lebih sederhana," ucap Alamsyah.

    Hingga 12 Mei, kisruh penyaluran bansos mendominasi laporan di ORI. Dari 387 laporan terkait penanganan Covid-19 yang masuk, 72 persennya adalah bansos.

    "Itu menyangkut saluran bantuan yang tidak merata, prosedur yang tidak jelas, hingga masyarakat yang berhak menerima tapi di lapangan justru tidak terdaftar dan tidak menerima," ujar Ketua Ombudsman Amzulian Rifai.

    Kemudian, substansi pelaporan yang dikeluhkan adalah tentang keuangan, transportasi, serta pelayanan kesehatan dan keamanan. Berdasarkan wilayah, Jakarta Raya (DKI, Bogor, Depok, dan Bekasi), memiliki jumlah pelapor paling banyak yakni 47 laporan. Disusul oleh Sumatera Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menimbun Kalori Kue Lebaran, seperti Nastar dan Kastengel

    Dua kue favorit masyarakat Indonesia saat lebaran adalah nastar dan kastangel. Waspada, dua kue itu punya tinggi kalori. Bagaimana kue-kue lain?