Kisruh Penyaluran Bansos Dominasi Laporan di Ombudsman

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mendata penerima bansos tunai di Kantor Pos Besar, Malang, Jawa Timur, Rabu, 6 Mei 2020. Sekitar 41 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di kawasan tersebut mulai menerima bansos tunai dari Kementerian Sosial. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    Petugas mendata penerima bansos tunai di Kantor Pos Besar, Malang, Jawa Timur, Rabu, 6 Mei 2020. Sekitar 41 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di kawasan tersebut mulai menerima bansos tunai dari Kementerian Sosial. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombdusman Republik Indonesia (ORI) mencatat, hingga 12 Mei 2020, ada 387 laporan terkait penanganan Covid-19 yang dilaporkan oleh masyarakat. Ketua ORI Amzulian Rifai menyebut, secara substansi, 72 persen laporan yang masuk terkait bantuan sosial atau bansos.

    "Itu menyangkut saluran bantuan yang tidak merata, prosedur yang tidak jelas, hingga masyarakat yang berhak menerima tapi di lapangan justru tidak terdaftar dan tidak menerima," ujar dia melalui konferensi pers daring pada Rabu, 13 Mei 2020.

    Amzulian pun menyayangkan kurang akuratnya data yang digunakan sebagai acuan dalam menyalurkan bansos. Ia menuturkan, Ombudsman selalu mengkampanyekan pentingnya data kepada pemerintah. "Akhirnya alami kesulitan ketika data tidak valid," ucap Amzulian.

    Kemudian, substansi pelaporan yang dikeluhkan adalah tentang keuangan, transportasi, serta pelayanan kesehatan dan keamanan. Berdasarkan wilayah, Jakarta Raya (DKI, Bogor, Depok, dan Bekasi), memiliki jumlah pelapor paling banyak yakni 47 laporan. Disusul oleh Sumatera Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.