Kemnaker Tunda Kedatangan TKA Tiongkok Ke Sulawesi Tenggara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok  ke Konawe,  Sulawesi Tenggara

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara

    INFO NASIONAL  Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok  ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman.

    Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno, mengatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta, Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA Tiongkok.

    Penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi.

    “Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut,” kata Karo Humas Soes di Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2020.

    Soes menjelaskan, Kemnaker telah memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok  ke Konawe, Sulawesi Tenggara untuk menunda rencana kedatangannya.

    Pemerintah berharap, pandemi Covid-19 ini segera berakhir sehingga situasi ekonomi dapat segera pulih dan kesempatan kerja semakin terbuka. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.