Zulkifli Hasan Minta Mahfud Md Hati-hati soal Pelonggaran PSBB

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan pidato saat membuka Rakernas I PAN di Jakarta, Selasa 5 Mei 2020. Rakernas yang digelar secara daring akibat pandemi COVID-19 itu mengangkat tema bersatu untuk kemanusiaan dan kebersamaan mendukung Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan pidato saat membuka Rakernas I PAN di Jakarta, Selasa 5 Mei 2020. Rakernas yang digelar secara daring akibat pandemi COVID-19 itu mengangkat tema bersatu untuk kemanusiaan dan kebersamaan mendukung Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menanggapi pernyatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md ihwal pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    "Ini kami minta betul hati-hati," kata Zulkifli dalam pidatonya di pembukaan Rakernas I PAN, Selasa, 5 Mei 2020.

    Zulkifli berpendapat pembatasan interaksi fisik dan sosial masih harus diterapkan. Kendati grafik kasus Covid-19 di Jakarta sudah mendatar dan menurun, kata dia, daerah-daerah lain justru mengalami peningkatan kasus.

    "Daerah lain ada yang kuning jadi merah, oleh karena itu hati-hati," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.

    Ia mengimbuhkan, penemuan vaksin Covid-19 pun kemungkinan masih memerlukan waktu lama. Vaksin, kata Zulkifli, diperkirakan baru akan ditemukan pada April atau Mei 2021.

    "Walaupun diperkirakan Juli, September ini kita 90 persen sudah bisa bergerak, tetapi disiplin dan physical distancing harus tetap dijaga dengan ketat," ujar dia.

    Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah tengah memikirkan relaksasi PSBB. Ia menyebut rencana ini tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas akibat PSBB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.