Ketua MPR Minta Pusat Tunda Kedatangan 500 TKA Cina ke Sultra

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukan kerja nyata.

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukan kerja nyata.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing atau TKA asal Cina ke Sulawesi Tenggara. Rencananya para TKA tersebut akan bekerja di perusahaan di Morosi, Konawe untuk pembangunan PLTU.

    "Saya meminta Pemerintah Pusat menunda rencana kedatangan 500 TKA asal Cina tersebut dengan pertimbangan akan menimbulkan keresahan masyarakat," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 30 April 2020.

    Dia mengatakan permintaannya agar pemerintah pusat menunda kedatangan 500 TKA itu karena bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19.

    Menurut dia, Pemerintah Pusat juga perlu meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus mengawasi pintu masuk perbatasan. Khususnya, kata dia, perusahaan modal asing di wilayah Sulawesi Tenggara yang mempekerjakan TKA.

    "Langkah itu agar tidak melakukan pelanggaran dengan mendatangkan TKA asal China tersebut," ujarnya.

    Ketua MPR juga meminta pemerintah pusat dan daerah harus memiliki langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi COVID-19 untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.