6 Kategori WNI Bisa ke Indonesia, Termasuk TKA di Proyek Nasional

Reporter

Seorang Tenaga Kerja Asing menyelesaikan pemasangan trek balap Venue Velodrome balap sepeda di Rawamangun, Jakarta 27 April 2018. Sejumlah Tenaga Kerja Asing asal Jerman khusus didatangakan langsung untuk memasang kayu trek balap tersebut sesuai standar Internasional dari Federasi Sepeda Dunia (UCI). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAk Asasi Manusia menerbitkan larangan masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia. Ada beberapa kategori WNA yang tetap bisa masuk Indonesia termasuk tenaga kerja asing atau TKA.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dikutip dari rilis resmi Direktorat Jenderal Imigrasi pada Rabu, 1 April 2020, kebijakan ini diambil untuk  mencegah penyebaran virus Corona di Wilayah Indonesia. Namun, ada enam kategori WNA yang tetap boleh masuk ke Indonesia.

Mereka adalah Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; Orang Asing Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas; Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan kemanusiaan (humanitarian purpose); Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat; dan Bagi Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek-proyek Strategis Nasional.

Sementara itu, mereka yang boleh masuk ini harus mengantongi surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara; Telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas Corona; Dan mengisi pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.






Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

17 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

2 hari lalu

Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

Kalangan pelaku usaha jasa pengurusan izin tinggal sementara (ITAS) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negera Asing mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Imigrasi memangkas lebih pendek jalur birokrasi


Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

7 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.


Petugas Damkar DKI Selamatkan Pria WNA yang Hendak Bunuh Diri dengan Cara Lompat dari Lantai 8 Apartemen

12 hari lalu

Petugas Damkar DKI Selamatkan Pria WNA yang Hendak Bunuh Diri dengan Cara Lompat dari Lantai 8 Apartemen

Petugas Damkar DKI mengagalkan upaya bunuh diri seorang pria WNA dengan cara melompat dari lantai 8 apartemen.


Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

14 hari lalu

Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

Selandia Baru menghapuskan aturan ketat yang mewajibkan suntik vaksin virus corona dan menggunakan masker.


Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

15 hari lalu

Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keimigrasian.


Jokowi Sentil Layanan Imigrasi Tak Maksimal, Apa itu KITAS dan Visa on Arrival?

15 hari lalu

Jokowi Sentil Layanan Imigrasi Tak Maksimal, Apa itu KITAS dan Visa on Arrival?

Presiden Jokowi mengkritik keras layanan Ditjen Imigrasi terkait layanan Visa on Arrival hingga KITAS yang tak maksimal. Apakah itu KITAS dan VoA ini


Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

16 hari lalu

Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

Kim Jong Un akan memulai vaksinasi Covid-19 di Korea Utara. Dia khawatir jumlah kasus Corona naik karena musim dingin.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

17 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Ini Instruksi Jokowi ke Para Menteri

20 hari lalu

Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Ini Instruksi Jokowi ke Para Menteri

Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait evaluasi proyek strategis nasional (PSN) dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.