Pusako: Mahkamah Agung Harusnya Perberat Vonis Romahurmuziy

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan anggota DPR RI juga mantan Ketum PPP, Romahurmuziy, mengikuti sidang pembacaan vonis kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Vonis ini lebih ringah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Rommy 4 tahun penjara. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan anggota DPR RI juga mantan Ketum PPP, Romahurmuziy, mengikuti sidang pembacaan vonis kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Vonis ini lebih ringah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Rommy 4 tahun penjara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan Mahkamah Agung seharusnya memperberat vonis terhadap Romahurmuziy. Ia menilai MA semestinya mengoreksi putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi masa hukuman Rommy menjadi satu tahun, dari vonis pengadilan tingkat pertama sebelumnya dua tahun penjara.

    "Seharusnya dikoreksi putusannya oleh MA dengan menjadikannya dua tahun atau lebih," kata Feri ketika dihubungi, Kamis, 30 April 2020. Mahkamah Agung malah membebaskan Romahurmuziy dengan alasan sudah melakoni masa tahanan sesuai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI.

    Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Buku II MA, terdakwa dapat dibebaskan demi hukum.

    Menurut Feri, ada banyak cara dalam hukum untuk memperberat atau meringankan sanksi. Namun pertanyaannya ialah apakah pertimbangan tersebut proporsional. Ia membandingkan dengan kasus pencurian kecil yang vonisnya bisa lebih dari dua tahun.

    "Koruptor kok cuma (dihukum) satu tahunan. Dari perbandingan itu saja pertimbangan MA sudah tidak berimbang," ujar dia.

    Mahkamah, lanjut Feri, seharusnya mempertimbangkan bahwa kasus Romy melibatkan penentuan kebijakan politik. Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu sebelumnya divonis bersalah menerima suap dalam seleksi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan Kakanwil Kemenag Gresik.

    Hakim menilai Romy mengintervensi proses itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun vonis terhadap Romy lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

    Adapun tuntutan jaksa 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan serta pencabutan hak politik. Putusan banding memperingan masa hukuman Romahurmuziy  dari 2 tahun menjadi 1 tahun.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.