TNI Siapkan Pasukan Hadapi Gejolak Anarkis Akibat Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengantre menggunakan ATM Pertanian Si Komandan untuk mendapatkan beras gratis di Kodim 0501/Jakarta Pusat, Senin, 27 April 2020. Kementerian Pertanian bersama BNI dan TNI AD menempatkan ATM beras gratis di sejumlah kodim di wilayah Jabodetabek sebagai upaya membantu masyarakat miskin yang terkena dampak virus corona Covid-19. Tempo/Tony Hartawan

    Warga mengantre menggunakan ATM Pertanian Si Komandan untuk mendapatkan beras gratis di Kodim 0501/Jakarta Pusat, Senin, 27 April 2020. Kementerian Pertanian bersama BNI dan TNI AD menempatkan ATM beras gratis di sejumlah kodim di wilayah Jabodetabek sebagai upaya membantu masyarakat miskin yang terkena dampak virus corona Covid-19. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan pasukan dalam menghadapi kemungkinan gejolak sosial karena dampak dari pandemi COVID-19.

    "TNI selalu berfikiran yang terburuk yang harus disiapkan terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang ini," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi di Jakarta, Selasa, 28 April 2020.

    Ia melihat ada sedikit pelambatan kurva perkembangan kasus Corona di Indonesia. Tetapi, kata dia, TNI belum yakin akan terjadi penurunan dalam jangka pendek. "Masih harus siapkan kondisi terburuk yang bisa terjadi," kata Sisriadi.

    Persiapan yang dilakukan oleh TNI, kata dia, adalah 109 rumah sakit TNI di tiga matra, baik darat, laut dan udara.

    "Sekarang dimulai peningkatan kapasitas kesehatan itu. Dan TNI telah mengajukan peningkatan anggaran di TNI dan Kementerian Pertahanan dengan meminta persetujuan dari anggota DPR," katanya.

    Menurut dia, kondisi terburuk di bidang keamanan masalah pandemi COVID-19 ini tak semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi.

    "Ketika masalah ekonomi yang menyentuh masyarakat pada akar rumput, ini berkaitan erat dengan masalah perut. Ketika masalah perut, maka bisa menjadi penyulut masalah keamanan yang lebih besar," ujarnya.

    Untuk antisipasi ini, TNI sudah membuat rencana antisipasi kemungkinan terburuk di bidang keamanan masyarakat saat pandemi Covid-19.

    "Kami juga menyiapkan pasukan untuk menghadapi gejolak sosial yang mungkin bisa berdampak ke arah anarkis. Sehingga dampak keamanan bisa diperkecil ketika lebih siap lebih awal," kata Sisriadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.