TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden menggelar rapat bersama Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Republik Indonesia. Direktur Keamanan Negara Mabes Polri Brigadir Jenderal Umar Effendi mengatakan melihat ada risiko meningkatnya tindakan kriminal di tengah pandemi Covid-19.
“Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level Polsek agar terus mengawasi dan membina,” katanya dalam siaran pers KSP, Kamis, 16 April 2020.
Pelaksana tugas Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan pemerintah mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan meningkatnya kriminalitas. Alasannya pandemi Corona menurunkan daya beli masyarakat dan naiknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan,” kata Jaleswari.
Umar menuturkan Kepolisian bakal menjamin keamanan masyarakat di tengah pandemi ini. Polisi, kata dia, akan menggunakan pendekatan preventif dan persuasif untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Menurut Umar, polisi siap membantu pemerintah mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
"Saat ini, seluruh jajaran Polda di 34 provinsi bersama TNI sudah membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600 ribu paket kepada masyarakat," kata Umar.
