Empat Pejabat Baru KPK Terpilih, Ini Harta yang Mereka Laporkan

Reporter

Ilustrasi Gedung KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki catatan harta kekayaan pejabat struktural baru. Catatan harta kekayaan Deputi Penindakan Karyato, Deputi Informasi dan Data Mochamad Hadiyana, Direktur Penyelidikan Endar Priantoro, dan Kepala Biro Hukum Ahmad Burhanudin tercantum dalam elhkpn.kpk.go.id.

Berikut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN keempat pejabat:

Karyato

Wakil Kepala Kepolisian Daerah DI Yogyakarta ini tercatat terakhir menyerahkan LHKPN pada 18 Desember 2013, saat menjabat Direktur Kriminal Umum Markas Kepolisian Daerah DI Yogyakarta. Nilai kekayaan Karyoto di tahun itu mencapai Rp 5,4 miliar. Nilai harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Karyoto mencapai Rp 5,72 miliar.

Karyoto juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 400 juta. Serta tercatat memiliki, giro dan setara kas lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Namun, dia pun tercatat memiliki utang senilai Rp 2,8 miliar.


Mochamad Hadiyana

Hadiyana tercatat memiliki harta Rp 2,7 miliar. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika ini memiliki enam bidang tanah dan bangunan yang tersebar di DKI Jakarta dan Jawa Barat senilai Rp 2,4 miliar. Lalu, dua unit kendaraan dan mesin Rp 127,5 juta, dan harta bergerak senilai Rp 474 juta.

Ia juga mencatatkan harta kas dan setara kas Rp 60 juta, harta lainnya Rp 115 juta, serta utang sebesar Rp 508 juta.

Endar Pranowo

Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri ini tercatat terakhir kali melaporkan hartanya pada 3 Juli 2019. Total harta kekayaannya yang dicatatkan mencapai Rp 2,7 miliar. Endar memiliki empat bidang tanah dan bangunan yang berada di Kota Tangerang dan Pangkal Pinang, yang nilainya mencapai Rp 4,6 miliar.

Endar juga tercatat memiliki enam unit alat transportasi dan mesin dengan nilai Rp 156 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 166 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 161 juta, serta harta lainnya sebesar Rp 287 juta. Namun, Endar memilki utang Rp 2,7 miliar.

Ahmad Burhanudin

Berdasarkan catatan KPK, jaksa fungsional di KPK ini tercatat pernah menyerahkan LHKPN pada 1 April 2016. Dari laporan itu, Ahmad mempunyai harta kekayaan senilai Rp 1,46 miliar, serta memiliki delapan aset tanah dan bangunan dengan nilai Rp 1 miliar.

Lalu, dua unit kendaraan bermotor senilai Rp 218 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 98 juta, dan piutang Rp 88 juta dan utang Rp 92 juta.






Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

8 menit lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

51 menit lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

1 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

1 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

2 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

2 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

2 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

4 jam lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,


LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

5 jam lalu

LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

LBH APIK menyatakan pihaknya menyiapkan keberatan ke Kapolri atas penunjukkan pejabat Kasubdit Remaja, anak dan wanita (Renakta) Polda Metro Jaya.


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

6 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

DKI Jakarta bersama personel gabungan TNI, Polri, dan komunitas masyarakat melaksanakan gerebek lumpur jadi Top 3 Metro.