Brigjen Karyoto Resmi Jabat Deputi Penindakan KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, didampingi  Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kiri), Zulkifli Hasan (dua kiri), Fadel Muhammad (tiga kiri), Arsul Sani, Ahmad Basarah (dua kanan) dan Hidayat Nur Wahid (kanan), seusai melakukan pertemuan silaturahmi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam pertemuan KPK - MPR ini dalam rangka kerja sama penguatan pemberantasan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Firli Bahuri bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, didampingi Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kiri), Zulkifli Hasan (dua kiri), Fadel Muhammad (tiga kiri), Arsul Sani, Ahmad Basarah (dua kanan) dan Hidayat Nur Wahid (kanan), seusai melakukan pertemuan silaturahmi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam pertemuan KPK - MPR ini dalam rangka kerja sama penguatan pemberantasan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Brigadir Jenderal Karyoto resmi menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelantikan itu digelar Selasa pagi, 14 April 2020, di Auditorium Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.35 WIB.

    Dalam pelantikan, tampak seluruh peserta menggunakan masker dan sarung tangan. Mereka juga menerapkan physical distancing atau jaga jarak aman antar satu sama lain, mengingat pelantikan dilakukan di tengah pandemi wabah Covid-19.

    Filri Bahuri  yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sumpah untuk kemudian diikuti oleh Karyato dan tiga pejabat baru lainnya. "Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," ujar Karyato dan tiga pejabat lainnya.

    Selain Karyoto, KPK juga melantik tiga pejabat struktural baru lainnya. Di antaranya, Deputi Informasi dan Data, Mochamad Hadiyana; Direktur Penyelidikan Komisaris Besar Endar Priantoro; dan Kepala Biro Hukum, Ahmad Burhanudin.

    Keempat pejabat itu sebelumnya menjalani rangkaian seleksi administrasi dan tes potensi serta penilaian pada rentang waktu 5 sampai 17 Maret 2020. Tes wawancara dan kesehatan telah dilakukan pada 2 sampai 7 April 2020.

    ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.