Besok, DPR Mengundang 11 Menteri Bicarakan RUU Cipta Kerja

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta-Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengundang pemerintah untuk membicarakan kelanjutan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang atau   RUU Cipta Kerja besok, Selasa, 14 April 2020. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menjanjikan publik bisa mengikuti rapat itu secara virtual.

"Besok kalau jadi raker akan diinfokan kepada media. Raker itu untuk mendengar penjelasan pemerintah," kata Supratman melalui pesan singkat, Senin, 13 April 2020.

Dalam surat undangan yang beredar, rapat kerja akan digelar pada pukul 14.00 WIB untuk mendengarkan penjelasan pemerintah. Ada sebelas menteri yang diundang dalam rapat itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri.

Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, rapat kerja itu juga akan menentukan langkah apa yang terlebih dulu akan diambil DPR dan pemerintah. "Termasuk klaster mana saja yang akan dibahas terlebih dahulu," ujar Baidowi.

RUU Cipta Kerja usulan pemerintah itu meliputi 79 Undang-undang yang terbagi dalam sebelas klaster. Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan akan dimulai dari klaster yang paling mudah dan minim polemik. "Klaster ketenagakerjaan terakhir," kata politikus Gerindra ini.

Supratman melanjutkan, setelah rapat kerja besok, DPR akan menindaklanjuti dengan membentuk panitia kerja dan mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi. Pembahasan substansi baru akan dimulai setelah itu.

Dia pun berujar DPR tak memasang tenggat untuk merampungkan pembahasan aturan sapu jagat itu. "Enggak ada target, tergantung sikap fraksi-fraksi," ujar dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menginginkan RUU itu rampung dibahas selama 100 hari.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

7 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

7 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

10 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

13 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

14 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.