Besok, DPR Mengundang 11 Menteri Bicarakan RUU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta-Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengundang pemerintah untuk membicarakan kelanjutan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang atau   RUU Cipta Kerja besok, Selasa, 14 April 2020. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menjanjikan publik bisa mengikuti rapat itu secara virtual.

    "Besok kalau jadi raker akan diinfokan kepada media. Raker itu untuk mendengar penjelasan pemerintah," kata Supratman melalui pesan singkat, Senin, 13 April 2020.

    Dalam surat undangan yang beredar, rapat kerja akan digelar pada pukul 14.00 WIB untuk mendengarkan penjelasan pemerintah. Ada sebelas menteri yang diundang dalam rapat itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri.

    Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian.

    Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, rapat kerja itu juga akan menentukan langkah apa yang terlebih dulu akan diambil DPR dan pemerintah. "Termasuk klaster mana saja yang akan dibahas terlebih dahulu," ujar Baidowi.

    RUU Cipta Kerja usulan pemerintah itu meliputi 79 Undang-undang yang terbagi dalam sebelas klaster. Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan akan dimulai dari klaster yang paling mudah dan minim polemik. "Klaster ketenagakerjaan terakhir," kata politikus Gerindra ini.

    Supratman melanjutkan, setelah rapat kerja besok, DPR akan menindaklanjuti dengan membentuk panitia kerja dan mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi. Pembahasan substansi baru akan dimulai setelah itu.

    Dia pun berujar DPR tak memasang tenggat untuk merampungkan pembahasan aturan sapu jagat itu. "Enggak ada target, tergantung sikap fraksi-fraksi," ujar dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menginginkan RUU itu rampung dibahas selama 100 hari.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.