DPR Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020. Ribuan buruh dari seluruh serikat pekerja di Jawa Barat ini mengancam mogok nasional jika rancangan Omnibus Law diloloskan pemerintah. TEMPO/Prima Mulia

    Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020. Ribuan buruh dari seluruh serikat pekerja di Jawa Barat ini mengancam mogok nasional jika rancangan Omnibus Law diloloskan pemerintah. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk memastikan kesiapan mereka membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Raker ini direncanakan digelar pada pekan depan.

    "DPR akan melakukan raker dengan pemerintah untuk tanyakan kesiapan pemerintah. Raker yang terdekat di baleg minggu depan untuk cek kesiapan pemerintah," kata anggota Baleg Willy Adita saat dihubungi, Selasa 7 April 2020.

    Pada kesimpulan rapat Baleg yang dilangsungkan hari ini disebut Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang dibahas akan dimulai dari poin-poin yang tidak mendapat pertentangan dari masyarakat, menuju yang sulit. Sehingga pada raker dengan pemerintah akan disampaikan DIM yang mudah terlebih dulu.

    Willy mengatakan DPR telah menyerahkan RUU kepada fraksi-fraksi untuk dipelajari. DIM nantinya tidak harus selesai namun disusun berdasarkan hasil-hasil rapat dengan pendapat umum.

    "Jadi akan ada pembentukan panja lalu mendengarkan aspirasi, uji publik untuk tampung aspirasi berbagai pihak. Serikat pekerja, serikat buruh, asosiasi-asosiasi, pakar, lalu baru penyusunan DIM," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.