Simak Daftar 4 Daerah yang Ajukan Status PSBB Corona

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengemudi ojek daring menunggu orderan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, Jumat (7/4/2020). Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai 7 April 2020, pemerintah melarang transportasi daring khususnya sepeda motor untuk mengangkut penumpang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Pengemudi ojek daring menunggu orderan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, Jumat (7/4/2020). Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai 7 April 2020, pemerintah melarang transportasi daring khususnya sepeda motor untuk mengangkut penumpang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan menyatalam sudah empat pemerintah daerah yang mengajukan proposal status PSBB (pembatasan sosial berskala besar) selama wabah Corona.

    "Akan menyusul yang lain," ujar Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati, saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu, 8 April 2020.

    Menurut Widyawati, keempat pemda tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Tegal, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

    Dia tak menerangkan daerah mana yang ditolak.

    Hingga saat ini, baru DKI Jakarta yang proposalnya disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Maka DKI adalah daerah pertama yang berstatus PSBB.

    DKI mengajukan proposal status PSBB Corona pada 1 April 2020. Setelah diminta melengkapi data dan dokumen, Terawan menyetujuinya pada Selasa lalu, 7 April 2020.

    Selain DKI Jakarta, tiga daerah lainnya telah menerapkan karantina lokal sebelum mengajukan status PSBB Corona.

    Tegal menerapkan lockdown wilayah dengan menutup akses jalan masuk ke daerah mereka. Sedangkan Papua telah membuat aturan Gubernur yang membatasi perjalanan keluarmasuk dari dan ke Papua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.