Dewan Pers Tidak Dilibatkan dalam Penyusunan Omnibus Law

Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO Arif Zulkifli (dua kiri) bersama Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas (kiri) dan sejumlah pemimpin redaksi media massa tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan pertemuan dengan 40 Pemimpin Redaksi media massa membicarakan seputar pemberitaan Papua, ibukota baru, dan capim KPK. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan lembaganya tak pernah dilibatkan dalam penyusunan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya juga ingin mengatur tentang pers. Begitu pula komunitas pers lainnya, seperti AJI, IJTI, PWI, dan SPS.

"Semua dibikin begitu saja lalu tiba-tiba muncul sebagai rancangan," kata Arif kepada Tempo, Senin, 6 Maret 2020.

Itu sebabnya Dewan Pers mengirim surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan menyatakan keberatan soal RUU Cipta Kerja. Dalam surat itu, Dewan Pers meminta agar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tak dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.

Arif menjelaskan, Dewan Pers terutama menyoroti revisi Pasal 18 ayat (4) UU Pers tentang mekanisme pengenaan sanksi administratif dan denda bagi perusahaan pers yang melanggar. RUU Cipta Kerja ingin menetapkan bahwa mekanisme tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Menurut Arif, UU Pers dan semangat reformasi, pers mengatur dirinya sendiri alias self-regulatory. "Kami menolak karena itu bisa menghilangkan esensi kebebasan pers, yaitu prinsip self regulatory."

Prinsip mengatur dirinya sendiri inilah yang membedakan UU Pers dengan undang-undang lainnya. UU Pers tak diturunkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Peraturan turunan dari UU Pers dibuat oleh Dewan Pers dengan melibatkan komunitas pers.

Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya mengatakan surat untuk DPR itu dikirim pada 4 Maret lalu. Menurut dia, Badan Legislasi DPR telah meminta lembaganya untuk menyampaikan pandangan mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja. "Ketua Baleg menyampaikan nanti pada saatnya akan diundang secara resmi," kata Agung secara terpisah.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

7 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

7 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

10 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

13 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

14 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.