Jokowi Minta Kepala Desa Siap Tangani Karantina Pemudik Lebaran

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. Rumah sakit ini akan mulai beroperasi pada 6 April mendatang. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. Rumah sakit ini akan mulai beroperasi pada 6 April mendatang. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi memerintahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat dalam menangani virus Corona. Terlebih, memasuki Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2020.

    Jokowi meminta daerah bersiap mengawasi pemudik lebaran yang tahun ini diprediksi akan datang lebih cepat. Pengawasan dan perlakuan khusus harus diberlakukan baik terhadap pemudik yang menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. 

    "Ini penting sekali karena menyangkut orang yang mudik. Di desanya mesti ada isolasi mandiri, kepala desanya harus bisa menyelenggarakan itu," ujarnya dalam video conference dari Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu, 1 Februari 2020.

    Dia menekankan bahwa perangkat desa harus melaksanakan isolasi atau karantina mandiri meski hanya untuk 1 atau 2 pemudik. Desa juga mesti menyiapkan jaring pengaman sosial, perlindungan sosial, dan bantuan sosial bagi para pemudik.

    Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan kebijakan tentang mudik Lebaran 2020 di tengah wabah Corona.

    Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tiga opsi kebijakan.

    Opsi pertama, business as usual artinya mudik lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya; kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan; dan ketiga, pelarangan mudik.

    Ketiganya masih dibahas dan akan diputuskan dalam waktu dekat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.