Menteri Agama: Sayang Keluarga di Kampung, Jangan Mudik Lebaran

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi memberikan sambutan saat pembukaan Rakernas 2020 Dirjen Bimas Islam Kemenag di Gedung Kementrian Agama, Jakarta,  Senin, 2 Maret 2020. Tema rakernas kali ini

    Menteri Agama Fachrul Razi memberikan sambutan saat pembukaan Rakernas 2020 Dirjen Bimas Islam Kemenag di Gedung Kementrian Agama, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Tema rakernas kali ini "Pengarusutamaan Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia Melalui Pendekatan Dakwah, Budaya Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum memutuskan kebijakan mudik lebaran di tengah wabah virus Corona, Menteri Agama Fachrul Razi mengimbau agar masyarakat lebih baik tidak mudik lebaran tahun ini, demi menjaga keselamatan keluarga di kampong halaman. "Katakanlah Kota Jakarta ini, yang sudah banyak terpapar oleh Covid-19. Bisa saja kalau pulang ke kampung, kita membawa benih-benih virus Corona yang akan menular kepada saudara-saudara kita," ujar Fachrul Razi, Sabtu, 28 Maret 2020.

    Untuk menyebarkan imbauan itu, ia mengembangkan tagline.
    “Kalau sayang orang tua dan saudara di kampung, jangan mudik."
    Fachrul mengatakan, dalam beberapa hari ke depan pemerintah akan segera menggelar rapat terbatas membahas soal skenario mudik lebaran di tengah wabah Corona.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah membahas tiga opsi kebijakan terkait mudik lebaran 2020. Tiga opsi itu adalah pertama, business as usual artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. 

    Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik lebaran. Ketiga opsi ini selanjutnya akan dilaporkan kepada presiden untuk diputuskan yang terbaik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.