Anggota DPR dan Keluarga Akan Test Corona dengan alat dari Wuhan

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keluarganya bakal menjalani rapid test Covid-19 menggunakan alat yang didatangkan dari Wuhan, Cina. Menurut informasi, pengujian Corona ini merupakan salah satu poin keputusan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR yang berlangsung kemarin, Jumat, 20 Maret 2020.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapid test akan dilakukan setelah Sekretariat Jenderal DPR berunding matang dengan rumah sakit-rumah sakit yang menyediakan layanan merawat pasien positif terpapar virus Corona. "Ini untuk antisipasi bila setelah pengetesan ternyata ada yang positif Covid-19. Waktunya kapan ini secepatnya Sekretariat Jenderal akan segera mengoordinasikan," kata Dasco kepada Tempo, Jumat malam, 20 Maret 2020.

Dasco tak membantah langkah ini sebagai antisipasi karena banyak anggota DPR yang bepergian ke daerah selama masa reses. Rapid test akan berlangsung di kawasan rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. 

Dasco menjelaskan, pembelian rapid test itu tak menggunakan anggaran negara, melainkan patungan anggota Dewan. Mereka membeli sebanyak 40 ribu unit.

Alat itu juga akan disumbangkan kepada rumah sakit-rumah sakit dan pemerintah daerah yang memerlukan karena jumlah yang dibeli jauh melampaui kebutuhan anggota DPR dan keluarga. "Pembelian itu ada jumlah minimalnya dan jumlah minimal itu melebihi daripada kebutuhan anggota DPR beserta keluarganya," kata Dasco.

Jumlah anggota DPR periode 2019-2024 adalah 575 orang. Jika setiap keluarga beranggotakan sepuluh orang, total alat yang dibutuhkan sebanyak 5.750 unit. Masih ada kelebihan rapid test untuk mendeteksi virus Corona sebanyak 34.250 unit. "Kami akan sumbangkan ke rumah sakit-rumah sakit yang memerlukan, kepada pemda-pemda duluan sambil menunggu barang dari pemerintah. Jawa Timur, Jawa Barat, dan rumah sakit di DKI," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

13 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

14 jam lalu

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Wacana Jokowi 3 periode muncul lagi saat Bambang Soesatyo menanggapi soal hasil survei kepuasan publik yang digelar Poltracking.


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

14 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

14 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

16 jam lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

Aliansi Reformasi KUHP menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit menyudutkan kelompok masyarakat sipil penolak RKUHP yang baru disahkan DPR.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

1 hari lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Ahli Pengobatan China Sarankan Covid-19 Ganti Nama, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Ahli Pengobatan China Sarankan Covid-19 Ganti Nama, Apa Alasannya?

Covid-19 telah bermutasi menjadi kasus dengan gejala ringan.


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

2 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.