DKPP Surati Jokowi Terkait Pemecatan Komisioner KPU Evi Novida

Komisioner KPU Viryan Azis dan Evi Novida Ginting didampingi anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar memeriksa dokumen rekapitulasi suara Sulawesi Selatan di Kantor KPU RI, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu meminta Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti putusan pemberhentian Komisioner Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik. Anggota DKPP, Teguh Prasetyo mengatakan lembaganya mengirimkan surat permohonan tersebut ke Istana pada hari ini.

"Plt ketua DKPP mengirim surat kepada Presiden, hari ini dikirim ke Istana untuk menindaklanjuti putusan tersebut," kata Teguh ketika dihubungi, Kamis, 19 Maret 2020.

Teguh menjelaskan bahwa seorang komisioner KPU diangkat melalui keputusan presiden, maka pemberhentiannya harus dilakukan dengan keppres.

Adapun dalam putusannya, DKPP meminta Presiden melaksanakan putusan pemberhentian Evi paling lambat tujuh hari sejak putusan itu dibacakan. "Di dalam diktum putusan itu ada memohon Bapak Presiden untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat tujuh hari sejak dibacakan putusan," ujar Teguh.

DKPP memutuskan mencopot Evi dari jabatan komisioner KPU karena dinilai terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kasus ini bermula dari perubahan perolehan suara Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon.

Mereka adalah calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat dari Partai Gerindra. Hendri caleg nomor urut 1 dan Cok Hendri nomor urut 7. Sengketa pemilu menyangkut perolehan suara dua caleg ini berujung di Mahkamah Konstitusi.

Menindaklanjuti putusan MK, KPU melakukan koreksi perolehan suara, tetapi tak mengubah penetapan calon terpilih. Padahal dari koreksi itu, perolehan suara Hendri lebih tinggi dari Cok sehingga dia yang harusnya ditetapkan menjadi anggota DPRD Kalimantan Barat.

DKPP menilai Evi seharusnya memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilu, mengingat jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu.

Evi juga menjabat sebagai Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat. "Dengan demikian Teradu VII bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait Penetapan dan Pendokumentasian Hasil Pemilu," demikian tertulis dalam dokumen putusan.

Selain itu, berdasarkan putusan DKPP Juli 2019, Evi dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi peringatan keras serta diberhentikan dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU. "Rangkaian sanksi etik berat dari sejumlah perkara seharusnya menjadi pelajaran bagi Teradu VII untuk bekerja lebih profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu," bunyi putusan DKPP.

Evi Novida Ginting berjanji akan menjawab setelah mempelajari putusan. "Saya akan jawab semuanya insya Allah," kata Evi kepada wartawan, Kamis, 19 Maret 2020. KPU dijadwalkan menyampaikan keterangan pers pada pukul 16.00 WIB nanti.






Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

3 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

6 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

7 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

7 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

11 jam lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

12 jam lalu

Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi memberi target TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasnya selama satu bulan.


Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

12 jam lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

12 jam lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

13 jam lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

13 jam lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?