Kominfo Temukan 242 Hoaks Seputar Virus Corona

Reporter

Editor

Amirullah

Petugas melakukan pengukuran suhu tubuh kepada Menkominfo Jony G Plate saat memasuki Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 5 Maret 2020. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 242 konten hoaks dan misinformasi yang berkaitan dengan virus corona di dunia maya. Menteri Kominfo Johnny G Plate menyatakan penyebaran isu yang tidak benar saat Indonesia dilanda pandemi virus corona bisa menyebabkan masyarakat panik dan takut.

"Hal ini merugikan bangsa dan negara. Dan pelaku juga tidak menjawab panggilan Ibu Pertiwi yang membutuhkan pertolongan," kata Johnny dalam keterangan pers, dikutip Rabu, 18 Maret 2020. Data kementerian per 17 Maret, 242 hoaks dan misinformasi yang terjaring didapatkan dari media sosial dan platform pesan instan.

Salah satu misinformasi yang terbaru menyebutkan "Menteri Nadiem positif virus corona" ditambah dengan narasi menteri kabinet Jokowi yang terkena COVID-19. Pejabat yang dimaksud sebenarnya adalah Menteri Kesehatan Inggris Raya Nadine Dorries, penulisan yang keliru "Nadien" menyebabkan interpretasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkena virus corona.

Hoaks lainnya yang baru terjaring Kominfo, menyebutkan berkumur dan minum air hangat campuran cuka dan garam akan menghilangkan virus corona.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangan yang sama menyatakan hoaks dan misinformasi yang beredar akan ditindaklanjuti bersama dengan penyelenggara platform tersebut.

Kementerian akan memberi rekomendasi akun mana saja yang terindikasi menyebarkan hoaks kepada penyelenggara platform dan penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti, misalnya menutup akun tersebut.

Hoaks yang menimbulkan keresahan publik akan diteruskan kepada kepolisian, untuk melihat apakah ada pelanggaran pidana dalam kasus tersebut.






ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

1 hari lalu

ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

Laju pembagian STB untuk program ASO berbeda-beda di Jabodetabek. Masih ada warga yang memahaminya sekadar pembagian antena baru.


Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

4 hari lalu

Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

Kominfo menyebut 566 dari 693 lembaga penyiaran pemegang izin siaran analog sudah bermigrasi dari siaran tv analog ke siaran digital.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

5 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.


Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

6 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.


UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Efektifkah Menghilangkan Peretasan?

6 hari lalu

UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Efektifkah Menghilangkan Peretasan?

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, sangsi UU Perlindungan Data Pribadi akan langsung menghilangkan peretasan.


UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

6 hari lalu

UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

Keberadaan UU PDP tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung.


UU PDP Disahkan, Apa Saja Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Bawah Presiden Itu?

7 hari lalu

UU PDP Disahkan, Apa Saja Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Bawah Presiden Itu?

Usai UU PDP disahkan, Menkominfo Johnny Plate membeberkan tugas dan fungsi lembaga khusus untuk mengatur tata kelola perlindungan data pribadi.


Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

7 hari lalu

Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

Dalam UU PDP yang baru disahkan hari ini, diatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi kebocoran data pribadi oleh pengendali data


Pengemudi Ojek Online Beberkan Hitungan Tarif Aplikator yang Melanggar

7 hari lalu

Pengemudi Ojek Online Beberkan Hitungan Tarif Aplikator yang Melanggar

Lily Pudjiati menunjukkan salah satu tangkapan layar pemesaan ojek online atau ojol yang menjadi aduan soal aplikator yang melanggar tarif potongan maksinal 15 persen.


Ahli Telematika Jelaskan Jaminan Keamanan SIM Card Asing Dipakai di Indonesia

8 hari lalu

Ahli Telematika Jelaskan Jaminan Keamanan SIM Card Asing Dipakai di Indonesia

Penyimpanan data pribadi bukan pada SIM card tetapi pada basisdata milik layanan yang didaftarkan dengan menggunakan nomor ponsel sebagai identifikasi