Ribuan Massa di Surabaya Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Surabaya - Ribuan massa dari elemen buruh, mahasiswa, dan aktivis masyarakat sipil di Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) menggelar aksi di Bundaran Waru, Surabaya, Rabu, 11 Maret 2020. Mereka mendesak pemerintah dan DPR mencabut Rancangan Undang-Udang Cipta Kerja.

Dari pantauan Tempo, massa dari berbagai daerah itu mulai memadati Bundaran Waru sekitar pukul 13.00. Mereka datang berkelompok dengan menggunakan minibus dan sepeda motor. Di sana mereka menggelar mimbar bebas menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang sapu jagat tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Kimia-Energi dan Pertambangan-Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (SPKEP-KSPI), Sunandar, mengatakan Bundaran Waru dipilih sebagai tempat aksi karena strategis untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa aturan omnibus law yang digagas pemerintah harus ditolak.

“Kami bersama Getol dan elemen masyarakat serentak melakukan aksi agar pemerintahan Jokowi dan DPR RI betul-betul mempertimbangkan pasal-pasal di omnibus law,” kata Sunandar kepada awak media. Dia menyebutkan setidaknya ada sejumlah poin di aturan omnibus law yang merugikan dan mengkerdilkan hak-hak buruh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Getol, RUU Cipta Kerja di antaranya menghilangkan status pekerja tetap. Akibatnya, upah minimum pekerja akan hilang dikarenakan sistem fleksibilitas tenaga kerja serta sistem pengupahan berbasis jam kerja yang cenderung eksploitatif. Jaminan sosial juga berpotensi hilang akibat adanya fleksibilitas kerja.

RUU yang sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja itu juga dianggap merugikan pekerja perempuan. Hak perempuan terutama untuk cuti haid, waktu istirahat untuk ibadah, dan cuti melahirkan dihilangkan, sehingga meskipun ada larangan pemutusan hubungan kerja terkait hal tersebut namun banyak peluang yang bisa digunakan pengusaha untuk melakukan pemotongan upah.

Di samping menindas buruh, RUU ini dinilai berpotensi mengancam ekologi lingkungan. Sebab, seluruh kewenangan di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga menimbulkan pembatasan akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

3 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

3 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

5 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

5 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

10 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

12 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

14 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

22 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

29 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik