PDIP Berpeluang Usung Nonkader di Pilkada Sleman dan Gunungkidul

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersiap meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Hasto diperiksa sebagai saksi tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP. TEMPO/Imam Sukamto

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersiap meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Hasto diperiksa sebagai saksi tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih memetakan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk Kabupaten Sleman dan Gunungkidul. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya, tokoh setempat, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X.

    Hasto mengatakan partainya mengutamakan mengusung kader PDIP sendiri. Namun partai banteng juga membuka peluang untuk kandidat yang telah digembleng menjadi aparatur sipil negara, kalangan budayawan, dan perguruan tinggi. "Ketika rakyat menghendaki dan itu berasal dari luar, maka partai akan membangun komunikasi politik," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Ahad, 8 Maret 2020.

    PDIP masih menjaring kandidat yang akan diusung di Pilkada Sleman dan Gunungkidul. Adapun untuk Pilkada Bantul, PDIP sudah memutuskan merekomendasikan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo. "Pilkada kami sudah siap, tinggal menunggu rekomendasi Bu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

    Sembari menunggu pengumuman, Hasto menginstruksikan jajaran partai di daerah untuk konsolidasi, membentuk badan saksi pemilu nasional, menyiapkan saksi-saksi disiapkan dan regu penggerak pemilu.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.